Divonis 4 Tahun 8 Bulan Bui, Kamaluddin Harahap Pikir-pikir  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPRD Sumut 2014 - 2019 Fraksi PAN Kamaluddin Harahap (tengah) dikawal petugas usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, 23 November 2015. ANTARA/Reno Esnir

    Anggota DPRD Sumut 2014 - 2019 Fraksi PAN Kamaluddin Harahap (tengah) dikawal petugas usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, 23 November 2015. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Kamaluddin Harahap menyatakan akan berpikir untuk mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Ia divonis pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp 1,2 miliar.

    "Upaya hukum saya pikir-pikir dulu," kata dia seusai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu, 8 Juni 2016. "Saya pikirkan keluarga, saya renungkan dulu."

    Hukuman ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Namun terpidana suap Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pudjo Nugroho itu berharap mendapat vonis bebas. Sebelumnya, jaksa menuntut agar Kamaluddin dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Kepada awak media, Kamaluddin meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi tuntas menyusuri jaringan suap ini. Menurut dia, dalang dari suap menyuap ini berasal dari eksekutif. "Kalau DPRD itu cuma jigong kalau kata sekwan," ujar dia.

    Kamaluddin dinilai melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

    Kamaluddin Harahap didakwa menerima suap sebesar Rp 1,41 miliar secara bertahap dari gubernur nonaktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Suap diberikan agar Kamaluddin mengabulkan permintaan Gatot.

    MAYA AYU PUSPITASARI 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.