Spanduk Ahok-Djarot Bertebaran, Ahok: Kami Tetap Independen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Ahok (kiri), berbincang dengan Wagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat (kanan), sebelum upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Monas, Jakarta, 20 Mei 2016. Tema tahun ini adalah 'Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri, dan Berkarakter. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Gubernur DKI Jakarta, Ahok (kiri), berbincang dengan Wagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat (kanan), sebelum upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Monas, Jakarta, 20 Mei 2016. Tema tahun ini adalah 'Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri, dan Berkarakter. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan menanggapi adanya spanduk yang mengatasnamakan relawan Ahok-Djarot yang kini tersebar di beberapa titik di Jakarta. Ahok menegaskan tetap tidak akan maju dengan jalur partai mana pun. "Kami kan tetap independen," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Senin, 6 Juni 2016.

    Ahok menuturkan, sekali pun nantinya ia akan direstui PDIP untuk maju melalui jalur partai, Ahok mengaku akan terus maju di perhelatan pemilihan kepala daerah dari jalur perorangan. "Kasihan Teman Ahok kalau gitu," ujarnya.

    Sejumlah spanduk bertuliskan ucapan 'Selamat Menunaikan Ibadah Puasa' dari pasangan Gubernur Ahok dengan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat bertebaran di beberapa titik keramaian di Jakarta.

    Salah satunya terpasang di Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Selain itu, spanduk serupa juga ditemui di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Dalam spanduk terpampang foto Ahok dan Djarot yang bertuliskan 'Sudah Terbukti dan Teruji'. Tidak hanya itu, dalam spanduk tersebut tertera nama relawan Ahok dan Djarot.

    ABDUL AZIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.