Soal Kapolri, Seskab Pramono: Saatnya Presiden Memutuskan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila dengan tema

    Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila dengan tema "Pidato Bung Karno 1 Juni 1945" di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, 1 Juni 2016. Melalui surat keputusan Presiden, Jokowi menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak membantah ataupun membenarkan kabar Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan kepastian status Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Ia malah memberi sinyal kemungkinan hal itu akan terjadi dalam waktu dekat.

    "Sekarang ini adalah periode waktu saat (Presiden Joko Widodo) diharapkan segera memutuskan (soal status Kapolri)," ujar Pramono kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 2 Juni 2016.

    Saat ini status Kapolri tengah menjadi perdebatan. Ada pihak yang mendukung agar masa jabatan Badrodin Haiti sebagai Kapolri diperpanjang, ada pula yang berharap Badrodin segera digantikan. Beberapa nama yang diisukan menjadi pengganti Badrodin adalah Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan Komisaris Jenderal Budi Waseso.

    PDIP, seperti sebelum-sebelumnya, dikabarkan menjadi pihak yang getol memajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang baru. Budi Gunawan dulu gagal menjadi Kapolri karena Presiden Joko Widodo lebih memilih Badrodin.

    Pram melanjutkan, sejauh ini ia belum tahu secara detail perkara jabatan Kapolri itu. Ia menyarankan awak media menunggu Presiden Joko Widodo mengumumkan secara langsung. Sebab, penunjukan Kapolri adalah wewenang Presiden sepenuhnya.

    Ketika Tempo menanyakan apakah betul sudah ada pembahasan terkait dengan jabatan Kapolri yang ikut melibatkan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan, Budi Gunawan, dan Badrodin Haiti, Pramono tidak membantah. Ia hanya mengatakan, "Yang jelas, tunggu sampai Presiden Joko Widodo mengumumkan," ujarnya.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.