Sindir Reklamasi, Mega: Pulau Tak Boleh Jadi Milik Pribadi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Megawati dalam acara peluncuran bukunya yang bertajuk

    Megawati dalam acara peluncuran bukunya yang bertajuk "Megawati dalam Catatan Wartawan: Menangis & Tertawa Bersama Rakyat" di gedung Arsip Nasional, Jakarta, 23 Maret 2016. Megawati merupakan presiden RI kelima dan sekaligus menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Bandung - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung masalah reklamasi dan isu lingkungan yang tengah hangat menjadi sorotan media. Menurut Megawati, kelestarian lingkungan menjadi harga mati bagi keberlangsungan hidup umat manusia di seluruh dunia.

    "Pemahaman terhadap masalah lingkungan menjadi suatu yang wajib layaknya wawasan kebangsaan yang harus selalu dianut pemimpin masa depan negeri ini," ucap Megawati dalam orasi ilmiahnya di acara pengukuhan gelar doktor honoris causa bidang ilmu politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Rabu, 25 Mei 2016.

    BACA: Megawati Akui Kalah dari Bung Karno Soal Honoris Causa

    Menurut Presiden RI kelima itu, masalah reklamasi menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan pemerintah saat ini. Mega mengimbau pemerintah lebih serius menyelesaikan masalah kisruh reklamasi. "Makanya saya mendorong persoalan lingkungan di dalam negeri segera dibenahi mencakup semua undang-undang terkait dengan lingkungan."

    "Lahirnya Undang-Undang Penataan Ruang memiliki implementasi yang harus sejalan dengan undang-undang yang mengatur wilayah perairan," ujarnya. "Ke depan, tidak boleh terjadi lagi konflik kepemilikan lahan, termasuk persoalan reklamasi."

    BACA: Ini Alasan Megawati Selamatkan Pulau Nipah

    Putri Presiden RI pertama, Sukarno, itu pun menuturkan penguatan hukum sebagai landasan negara Indonesia harus semakin berani dan tegas bagi siapa saja yang melanggar ataupun mengeksploitasi alam yang berdampak pada rusaknya lingkungan. Mega mengaku akan terus memperjuangkan dan mendorong kebijakan politik yang ramah lingkungan.

    Sudah saatnya, kata dia, paradigma politik ekonomi yang bisa memanfaatkan secara bijak kekayaan alam dikedepankan, termasuk pemanfaatan kekayaan hayati di Tanah Air. "Sejak dulu, saya selalu berjuang dan mengkritisi pulau-pulau itu diperjualbelikan. Tidak boleh yang namanya pulau itu menjadi eksklusif milik pribadi. Pulau-pulau itu kedaulatan bangsa dan pemiliknya semua rakyat Indonesia. Itulah perintah konstitusi yang harus selalu kita jaga," ucapnya.

    BACA: Megawati Ungkap Kisah di Balik Diplomasi Lenso

    Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menuturkan hal yang sejalan dengan apa yang diutarakan Megawati dalam upaya mengkritisi masalah isu lingkungan itu. Menurut Rieke, sudah saatnya pemerintah Indonesia lebih peduli terhadap lingkungan alamnya. Musababnya, ujar dia, ketika alam di Indonesia hancur, yang kena imbas bukan hanya Indonesia, melainkan seluruh penjuru dunia.

    "Masalah pembalakan liar yang harus dihentikan sampai reklamasi yang juga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lalu masalah perubahan iklim, bagaimana tadi dikatakan bahwa Indonesia harus terlibat secara aktif dalam kesadaran nasional untuk kita kemudian melakukan gerakan solidaritas internal dalam mengatasi perubahan iklim," katanya kepada Tempo seusai acara.

    AMINUDIN A.S.

    BACA JUGA
    Heboh Polwan Cantik Dianiaya Polisi di Hotel, Ada Perkosaan?
    'Megawati Bukan Presiden Terbaik Dunia, tapi Presiden Wanita Terbaik di Negeri Ini'


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.