Utusan Putri Belgia Minati Pelabuhan Patimban

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Putri Belgia Astrid Josephine Charlotte Fabrizia Elizabeth (kiri) didampingi State secretary for foreign trade Pieter De Crem (kedua kiri) dan Presiden Direktur PT Belgium Knives Servis (BKS) Indonesia Philippe Willems (kedua kanan) meninjau mesin pembuat pisau usai peresmian pembukaan PT Belgium Knives Servis (BKS) di Kawasan Delta Silicon, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 18 Maret 2016. ANTARA FOTO

    Putri Belgia Astrid Josephine Charlotte Fabrizia Elizabeth (kiri) didampingi State secretary for foreign trade Pieter De Crem (kedua kiri) dan Presiden Direktur PT Belgium Knives Servis (BKS) Indonesia Philippe Willems (kedua kanan) meninjau mesin pembuat pisau usai peresmian pembukaan PT Belgium Knives Servis (BKS) di Kawasan Delta Silicon, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 18 Maret 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Bandung —COO Overseas (Kepala Dinas) Lembaga Ekspor dan Investasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Wallonia Belgia, Mitchel Kempernees, mengatakan ingin membahas langkah lanjut pembangunan Pelabuhan Patimbang dengan pemerintah provinsi Jawa Barat.

    Utusan Kerajaan Belgia ini menemui Wakil Gubernur Deddy Mizwar di Gedung Sate untuk melaksanakan kesepakatan kerja sama yang dicapai antara Putri Astrid dari Belgia dengan pemrov pada akhir Maret lalu.  

    “Kami membicarakan proyek fasilitas logistik seperti rencana pelabuhan baru di Jawa Barat,” kata dia seusai pertemuan di Gedung Sate, Bandung, Senin, 23 Mei 2016.

    Mitchel mengatakan Belgia memiliki sejumlah pengusaha yang siap untuk ikut mengembangkan pelabuhan yang akan dibangun itu. “Perusahaan khusus yang punya pengalaman di bidang pengerukan dan pengembangan pelabuhan dalam terminologi kluster logistik siap membagikan pengalamannya,” kata dia. Mitchel mengatakan para pengusaha Belgia membuka diri untuk bekerja dalam pengerjaan proyek ini.  

    Mitchel mengatakan sejumlah proyek kerjasama lain juga sedang dijajaki dalam bidang lain. Ini seperti pengembangan bandara, industri pengolahan makanan, hingga kerjasama riset antar perguruan tinggi di Belgia dan Jawa Barat.

    Kerjasama riset dan penelitian yang paling dekat bisa direalisasikan adalah antara ITB dengan salah satu universitas di Belgia. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan kunjungan ini untuk menindaklanjuti sejumlah perjanjian kerjasama hasil kunjungan Putri Astrid dari Kerajaan Belgia.

    “Ini follow up di bidang-bidang yang mungkin bisa cepat dikerjasamakan jangan sampai idle. Kalau kelamaan dibiarin, lupa lagi,” kata dia.

    Deddy membenarkan utusan Belgia itu menyinggung rencana pelabuhan di Patimban di Subang. “Kajian pertimbangan kerjasama di penelitiannya, bukan investasinya. Kajian tentang lingkungannya. Saya kira perlu kajian mendalam agar tidak mengganggu lingkungan,” kata dia.

    Soal rencana pembangunan pelabuhan Patimban, Deddy mengaku pemerintah provinsi masih berkutat pada penyelesaian perubahan tata ruang Subang. “Memang harus di ubah tata ruangnya,” kata dia.

    Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, mengatakan proses perubahan tata ruang Subang sedang menjalani proses legislasi di DPRD Subang. “Alhamdulillah ada percepatan dan saya menunggu sampai ke pemerintah provinsi prosesnya,” kata dia ditemui terpisah di Bandung, Senin, 23 Mei 2016.

    Iwa mengatakan proses revisi tata ruang itu tidak sebatas mengubah peruntukan pelabuhan Patimban dari kelas pelabuhan regional menjadi pelabuhan utama. Revisi itu juga mengatur pola ruang di seputaran pelabuhan itu.  

    Iwa mencontohkan, salah satunya penataan akses menuju pelabuhan Patimban yang menggunakan jalan baru. “Sehingga harus masuk dalam revisi tata ruang sehingga perubahannya komprehensif. Bukan hanya status pelabuhan regional menjadi pelabuhan utama tapi juga dampak pola ruang dengan adanya pelabuhan itu,” kata dia.

    Dia berharap pemerintah Subang menuntaskan proses legislasi revisi tata ruangnya itu tahun ini. Sedangkan proses finansial closing sedang dijalankan pemerintah pusat dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan, serta Kementerian BUMN.

    "Kami di sini lebih mengkoordinasikan regulasi dan fasilitasinya,” kata dia.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.