DPR Siapkan RUU Peredaran Minuman Beralkohol  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi minuman beralkohol. TEMPO/Tony Hartawan

    Ilustrasi minuman beralkohol. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat berencana merancang undang-undang kebijakan peredaran minuman beralkohol. Aturan ini dianggap penting karena minuman keras juga menjadi salah satu komoditi yang membantu perekonomian.

    "Minol (minuman beralkohol) mudaratnya besar, tapi juga berguna untuk mengembangkan ekonomi," kata anggota Komisi VI, Siti Mukaromah, di acara diskusi Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 15 Mei 2016.

    Erma, sapaan politikus PKB itu, berharap rancangan undang-undang itu nantinya akan bisa memaksimalkan peran alkohol dalam menunjang perekonomian masyarakat. "Itu tidak bisa diabaikan karena itu untuk kemaslahatan masyarakat," ucapnya.

    Ke depan, kata Erma, pemerintah berusaha membuat pengayaan minuman keras menjadi produk ekspor tapi tidak untuk dikonsumsi masyarakat. Cara mencegah agar tidak dikonsumsi masyarakat, adalah dengan memperkuat Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

    Di rancangan undang-undang itu nantinya juga harus memuat pasal yang mengatur siapa saja yang boleh mengkonsumsi minuman beralkohol. Peraturan ini diperlukan karena memunculkan efek jera saja tak cukup untuk memberantas penyalahgunaan alkohol.

    Apalagi, kata Erma, Indonesia tergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sehingga keseimbangan antara ekonomi dan sosial harus dimunculkan. "Ketika bebas, harus ada aturannya."

    Erma mengatakan pembahasan RUU ini akan dilaksanakan pada tahun ini. "Mudah-mudahan tidak mundur," ujarnya.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.