Syahrul Yasin Limpo Mundur dari Bursa Caketum Golkar jika...  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon ketua umum Partai Golkar Syahrul Yasin Limpo sebelum melakukan jumpa pers terkait dirinya di Jakarta, 8 Mei 2016. Jumpa pers tersebut menanggapai Partai Golkar yang tetap meloloskan Syahrul Yasin Limpo untuk bersaing dalam bursa pemilihan ketua umum meski tidak membayar iuran sebesar Rp1 miliar untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Calon ketua umum Partai Golkar Syahrul Yasin Limpo sebelum melakukan jumpa pers terkait dirinya di Jakarta, 8 Mei 2016. Jumpa pers tersebut menanggapai Partai Golkar yang tetap meloloskan Syahrul Yasin Limpo untuk bersaing dalam bursa pemilihan ketua umum meski tidak membayar iuran sebesar Rp1 miliar untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Nusa Dua - Pemilihan Ketua Umum Golkar bakal diselenggarakan pada Senin, 16 Mei 2016, dalam musyawarah nasional luar biasa. Salah satu wacana yang berkembang, pemilihan ketua umum dilakukan melalui voting terbuka.

    "Saya akan mundur kalau terbuka," kata Syahrul di lokasi munaslub, Nusa Dua, Bali, Minggu, 15 Mei 2016. Menurut Syahrul, jika menyangkut pemilihan orang maka sebaiknya mekanisme yang dipilih adalah sistem tertutup.

    Menurut Syahrul, pemilihan tertutup adalah bentuk kebebasan berekspresi. Menurut dia, cara akan membuat pemilik suara bisa memilih tanpa beban. "Kalau mau terbuka, apa manfaatnya?" kata Syahrul.

    Sebelumnya, anggota panitia pengarah, Freddy Latumahina, mengatakan panitia menyiapkan sistem pemilihan secara tertutup. Mekanismenya adalah peserta bakal melingkari nomor calon, bukan mencoblos tanda gambar. "Ini untuk mencegah politik uang," kata Freddy.

    Delapan nama bakal bersaing memperebutkan posisi tertinggi partai beringin. Dua calon yakni Ade Komarudin dan Setya Novanto diperkirakan bakal bersaing ketat menggantikan posisi Aburizal Bakrie. Rencananya, pemilihan ketua umum akan dilakukan pada Senin besok.

    WAYAN AGUS PURNOMO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.