Di Pamekasan, Dandim Perintahkan Penangkapan Pengguna Atribut PKI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa dari Dewan Da`wah Islamiyyah Indonesia membakar logo Palu Arit saat unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 31 Agustus 2015. TEMPO/Prima Mulia

    Massa dari Dewan Da`wah Islamiyyah Indonesia membakar logo Palu Arit saat unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 31 Agustus 2015. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, PAMEKASAN -Komandan Komando Distrik Militer 0826/Pamekasan, Letnan Kolonel Mawardi menginstruksikan personelnya untuk menangkap masyarakat yang mengenakan atribut Partai Komunis Indonesia.

    Mawardi berkata, intelijen TNI Angkatan Darat di bawah komando Kodim Pamekasan telah dikerahkan ke berbagai daerah hingga tingkat desa untuk menjalankan operasi tersebut.

    "Kami minta anggota kami untuk menangkap warga yang menggunakan atribut PKI. Ini merupakan harga mati," ucapnya seperti dilansir Antara, Minggu  8 Mei 2016  kemarin.

     Mawardi menuturkan, upaya penangkapan itu merupakan antisipasi terhadap peringatan hari pembentukan PKI, yang menutur data intelijen TNI AD, jatuh Senin 9 Mei 2016.

    Laporan intelijen itu, kata Mawardi, mengungkap rencana pembagian kaos berlambang palu dan arit kepada warga Pamekasan.

    Dua perkakas itu adalah lambang partai yang sejak dibubarkan pemerintah Orde Baru melalui Ketetapan MPRS bernomor XXV/MPRS/1966.

    "Di Pamekasan upaya penyebaran atribut PKI itu harus kami waspadai, dan oleh karenanya, kami meminta seluruh personel siaga," tuturnya.

     Mawardi mengklaim, sebelumnya sejumlah pihak telah menyebarkan kaos berlambang palu dan arit ke beberapa daerah di Jawa Timur.

    Di Pasar Blok M, Jakarta, Minggu malam kemarin, Kodam Jaya bersama Polres Kebayoran Baru menyita sejumlah kaos grup musik beraliran metal yang mereka anggap menyerupai lambang PKI.

    Polisi kemudian membawa beberapa pemilik dan penjaga toko penjaja kaos grup musik itu ke markas mereka untuk penggalian keterangan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.