Iuran Rp 1 Miliar Calon Bos Golkar, Petinggi KPK: Kegilaan!

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sembilan kandidat Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar berfoto bersama dalam acara sosialisasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, 2 Mei 2016. Tempo/Ghoida Rahmah

    Sembilan kandidat Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar berfoto bersama dalam acara sosialisasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, 2 Mei 2016. Tempo/Ghoida Rahmah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif membeberkan alasan lembaganya merisaukan, bahkan melarang syarat iuran wajib senilai Rp 1 miliar bagi calon ketua umum Partai Golkar yang akan maju dalam Munsyawarah Nasional Luar Biasa. "Iuran tidak diperbolehkan karena rawan gratifikasi," katanya saat dihubungi, Kamis, 5 Mei 2016.

    Menurut Laode, setoran senilai Rp 1 miliar itu adalah politik uang yang nyata sehingga tidak dapat dibenarkan. "Mana ada di dunia, untuk menjadi ketua partai harus menyumbang Rp 1 miliar," ujarnya.

    Laode mengatakan, yang harus disumbangkan oleh para calon ketua umum partai adalah ide-ide brilian untuk perbaikan partai berlambang beringin itu. "Bukan uang yang Rp 1 miliar per calon. Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan," ucapnya.

    Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar sebelumnya meminta fatwa ke KPK ihwal iuran Rp 1 miliar itu.

    Menurut Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian, pimpinan KPK melarang adanya iuran tersebut. "KPK melarang permintaan uang Rp1 miliar, Itu bisa masuk dalam ketentuan gratifikasi, karena calon yang dipilih merupakan penyelenggara negara " ujar Lawrence di gedung KPK Jakarta, Rabu, 4 Mei 2016.

    Saat berada di KPK, Lawrence ditemui empat pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif dan Alexander Marwatta. Pejabat tinggi KPK setingkat deputi juga turut hadir dalam pertemuan itu.

    Lawrence mengatakan calon yang dipilih bisa kader Golkar yang aktif menjabat anggota DPR, gubenur, bupati maupun wali kota. Karena itu, untuk menghindari gratifikasi, Komite Etik Munaslub akan mengubah aturan ihwal iuran Rp 1 miliar itu.

    Ketentuan tentang mahar atau iuran Rp 1 miliar ditetapkan dalam rapat pleno pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada Kamis pekan lalu. Selain iuran wajib, Golkar juga menuntut sumbangan suka rela bagi seluruh kadernya guna mendanai penyelenggaraan Munaslub.

    Ketua Komite Pemilihan Rambe Kamarul Zaman menjelaskan uang Rp 1 miliar wajib dibayarkan sebelum tim verifikasi memutuskan siapa saja bakal calon yang lolos tahapan pendaftaran.

    Rambe menjelaskan, Golkar akan mengetatkan persyaratan iuran untuk memenuhi pendanaan. "Karena partai politik ini tidak ada dana untuk ke depannya."

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.