Iklan
TEMPO Interaktif, Kendari:Sebanyak 22 terpidana kasus korupsi di DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mengajukan kasasi atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan tinggi setempat. Mereka dihukum antara 1,6 tahun hingga dua tahun penjara.Melalui penasehat hukumnya, Abdul Rahman, ke 22terpidana yang sebagian di antaranya terpilih kembalisebagai anggota DPRD Kota Kendari periode 2004-2009,itu mengatakan pengajuan kasasi dilakukan karenamereka menganggap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak adil."Seluruh anggaran yang dituduhkan majelis hakim telahdikorupsi oleh klien saya, merupakan tanggung jawab Haeruddin Pondiu selaku Ketua DPRD Kota Kendari pada masa itu," kata Abdul Rahman kepada Tempo di Kendari, Jumat sore.Heruddin Pondiu ikut menjadi terdakwa dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2 miliar lebih. Namun,saat kasus tersebut dalam proses di Pengadilan NegeriKendari, Haeruddin Pondiu meninggal dunia akibat stroke. Atas kejadian itu, tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari menggugurkan segala tuntutan kepada almarhum.Menurut Abdul Rahman, pihaknya menganggap HaeruddinPondiu bertanggung jawab penuh, karena prosespengambilan keputusan hingga cairnya anggaransekretariat dewan sebesar Rp 2 miliar yang kemudiandibagi-bagikan kepada 22 kliennya itu Semuanya ataspersetujuan dan ditanda tangani Haeruddin Pondiuselaku ketua Dewan.Para terpidana tersebut adalah Siti Arfah Panudariama(Partai Golkar), Achmad Haji Hasan (Partai Golkar), Hasan Batek (Partai Golkar), Dewiyati Tamburaka (Partai Golkar, Yani Muluk (Partai Golkar), Lodewijk Sonaru (Partai Golkar), Asmarani Edysul (Partai Golkar), dan Andi Achmad (Partai Golkar).Berikutnya Salahudin (Partai Keadilan Sejahtera),Tamrin Taherong (PDI Perjuangan), Haskar Hafid (Partai Bulan Bintang), Abdul Kadir (Partai Kebangkitan Bangsa), Laode Rusli Rais (TNI/Polri), Pamasona (Partai Golkar), Ilham Thalib (Partai Persatuan Pembangunan), Melinda Ritonga (Partai Golkar).Selain itu Laningkata (Partai Golkar), M Gadjang (Partai Golkar), Burhanuddin (PDI Perjuangan), Khalid Ansarullah (Partai Amanat Nasional), Zainuddin Monggilo (Partai Golkar), dan Hasan Nurfin (Partai Golkar).Kasus ini terungkap berkat laporan tim investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sulawesi Tenggara kepada kejaksaan setempat. Modus korupsi dengan cara membuat surat perjalanan dinas fiktif. Akibat perbuatan itu, negara negara dirugikan sebesar Rp 2 miliar. Dedy Kurniawan
Iklan
