Tips Menteri Yuddy Memangkas Organisasi Birokrasi Gemuk  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Crisnandi meminta pemerintah daerah memangkas organisasinya yang gemuk. Menurut Yuddy, cara ini mesti ditempuh guna mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif. “Salah satu penyebab besarnya belanja daerah dikarenakan organisasinya over weight,” ujar Yuddy melalui siaran pers, Jumat, 29 April 2016.

    Yuddy mempersilakan pemerintah daerah membentuk organisasi sesuai kebutuhan dan harus selektif. Ia mengilustrasikan, untuk pemerintah kota yang tidak memiliki hutan, tidak perlu membentuk dinas kehutanan. "Kalau ada fungsi kehutanan, sebaiknya diintegrasikan ke dinas yang membidangi lingkungan hidup, bukan membentuk dinas tersendiri," kata Yuddy mencontohkan.

    Yuddy juga berharap pemerintah daerah menghindari organisasi yang gemuk dengan jenjang hirarki yang panjang. Pemerintah pusat, ujarnya, sudah memberi contoh dengan menghapus sepuluh lembaga non-struktural. “Bahkan saat ini sudah diputuskan dalam rapat di Kementerian Koordinator Polhukam ada sembilan lembaga lainnya yang akan dihapus," tuturnya tanpa menyebut lembaganya.

    Menteri Yuddy menambahkan, pembentukan organisasi perangkat daerah harus diawali dengan evaluasi akademik untuk memetakan kondisi organisasi.  Yang harus pula dilihat adalah bagaimana idealnya, baik berdasarkan urusan pemerintahan maupun kebutuhan dan karakteristik daerah.

    "Sebaiknya juga dilakukan observasi lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi personil, pembiayaan, perlengkapan maupun dokumentasi administrasinya. Yang lebih penting lagi harus ada political will dari pimpinan daerah," ucap Yuddy.

    BAGUS PRASETIYO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.