Aburizal: Munas Golkar Tetap Jadi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat wawancara dengan Tim Tempo di Jakarta. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat wawancara dengan Tim Tempo di Jakarta. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    TEMPO.COJakarta -  Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie mengatakan musyawarah nasional luar biasa partai berlambang beringin itu akan dilaksanakan pada 23-25 Mei mendatang. "Tetap saja," katanya dalam pesan pendek, Rabu, 27 April 2016.

    Ical—sapaan Aburizal—menegaskan, pelaksanaan munaslub itu akan memilih ketua umum baru Golkar. Penyelenggaraan, kata dia, tidak akan terganggu setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Golkar baru periode 2014-2019. 

    Kepengurusan itu merupakan hasil rekonsiliasi Golkar setelah pecah selama hampir dua tahun, yakni dipimpin Agung Laksono dan Ical. Dalam struktur baru, Ical tetap memimpin sebagai ketua umum dan Agung sebagai wakil ketua umum. 

    Sebelumnya, muncul wacana munaslub tak perlu dilaksanakan. Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae mengatakan munaslub tak perlu dilaksanakan setelah Menteri Yasonna mengesahkan kepengurusan Golkar baru. 

    Alasannya, kata dia, dalam struktur partai, Ical tetap sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal. "Kepengurusan rekonsiliasi sudah lahir," katanya. "Kepengurusannya juga tiga tahun lagi."

    Ridwan juga mengingatkan akan ada potensi perpecahan jika Golkar mengadakan munaslub. Contohnya, kata dia, saat Surya Paloh melahirkan partai baru, yakni NasDem. 

    Menteri Yasonna mengatakan tidak ingin mencampuri masalah internal Golkar. Namun dia mengingatkan bahwa ada kesepakatan khusus yang ditandatangani Ical dan Idrus untuk menyelenggarakan munaslub sebelum SK baru dikeluarkan. "Paling lambat bulan Ramadan nanti," tuturnya.

    HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.