Ke Thailand, Wali Kota Kediri Bantah Pakai Uang Rakyat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Walikota Kediri Abu Bakar. ANTARA/Rudi Mulya

    Calon Walikota Kediri Abu Bakar. ANTARA/Rudi Mulya

    TEMPO.CO, Kediri – Wali Kota Kediri, Jawa Timur, Abdullah Abubakar, mengakui ikut kunjungan bersama rombongan Dinas Pendidikan dan kepala sekolah menengah pertama ke Thailand pekan lalu. Abubakar, yang mengajak anak dan istrinya, berdalih kepergiannya karena diajak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Siswanto.

    Menurut dia, kunjungan yang terdiri atas puluhan orang itu bagian dari studi banding untuk mengetahui sistem pendidikan di Negeri Gajah Putih. “Di sana sistem pendidikannya bagus. Biaya perjalanannya juga tidak terlalu mahal,” kata Abdullah kepada Tempo, Senin, 25 April 2016.

    Selaku kepala daerah dia mengapresiasi kegiatan itu untuk menambah wawasan para kepala sekolah. Sebab, menurut dia, pendidikan karakter di Thailand dikenal bagus dan layak diadopsi. "Apalagi pendidikan karakter ini merupakan salah satu cita-cita pemerintahan Presiden Joko Widodo," ucapnya.

    Abdullah berujar kunjungan itu tidak memakai dana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rombongan, ujar dia, membiayai sendiri perjalanan dan penginapan mereka selama lima hari di Thailand menggunakan dana tunjangan sertifikasi. “Selama ini tunjangan sertifikasi selalu habis untuk kebutuhan konsumtif, makanya saya minta dialokasikan untuk peningkatan kapasitas mereka,” kata Abdullah.

    Siswanto menambahkan, salah satu ukuran kesuksesan pendidikan di Thailand ini adalah sikap murid yang cium tangan saat bertemu guru. “Jadi tidak say hallo seperti di sini,” katanya.

    Selain itu kunjungan juga untuk membuka kerja sama pendidikan dengan lembaga sekolah di Thailand sebagai rintisan program pertukaran pelajar. Siswanto mengaku telah bertemu dengan sejumlah direktur lembaga pendidikan Thailand untuk merumuskan kerja sama itu.

    Seorang praktisi pendidikan di Kediri yang enggan disebutkan namanya meragukan klaim Abdullah dan Siswanto. Menurut dia, kunjungan yang termasuk dalam kegiatan dinas dan berbiaya mahal itu mustahil dibiayai dari kocek sendiri. “Lagi pula pendidikan karakter itu sangat telat kalau dipelajari di tingkat SMA,” katanya.

     HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.