KPK Pastikan Uang Nurhadi Terkait Perkara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nurhadi. TEMPO/Subekti

    Nurhadi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  Laode Muhammad Syarief akhirnya membeberkan alasan penyidik menyita sejumlah uang dari rumah dan ruang kerja Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Rabu pekan lalu. Dari dua tempat tersebut, penyidik membawa beberapa tas berisi ratusan uang pecahan rupiah dan dollar amerika.

    "Kami berkeyakinan uang itu terkait perkara. Tak mungkin uang bukan dari perkara," kata Laode di Kantor KPK, Senin, 25 April 2016.

    Laode memang enggan mendetilkan jumlah uang milik Nurhadi yang disita penyidik. Alasannya, menurut dia, penyidik masih menghitung jumlah dan meverifikasi dugaan asal setiap uang tersebut.

    "Kami yakin itu tak dari satu perkara saja," kata Laode. "Sekarang sedang dipastikan uang berapa dari perkara apa."

    Laode juga menyatakan, belum naiknya status Nurhadi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara peninjauan kembali karena penyidik masih mengumpulkan data dan bukti. Ia memastikan perkara yang berawal dari tangkap tangan Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan swasta Doddy Arianto Supeno masih berjalan.

    "ini belum berhenti. Belum gelar perkara," kata dia.

    KPK menangkap Edy dan Doddy saat bertransaksi uang senilai Rp 50 juta di sebuah basement hotel kawasan Jakarta Pusat, 20 April lalu. Edy dan Doddy diduga sebagai perantara suap sejumlah perkara di pengadilan.

    Usai tangkap tangan, penyidik langsung menggeledah empat tempat yaitu Kantor Sekretaris PN Jakarta Pusat, Kantor PT Paramount Enterprise Internasional, tempat tinggal dan ruang kerja Nurhadi. Uang dari Doddy ke Edy diduga sebagai fee penanganan perkara perusahaan yang bersengketa perdata di tingkat PK.

    Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi membantah kemungkinan keterlibatan Nurhadi dalam penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Belakangan diketahui salah satu yang jadi alasan suap adalah PK putusan arbitrase yang diajukan Astro Nusantara International dkk melawan PT Ayunda Prima, PT First Media dan PT Direct Vision.

    "Sekretaris MA tak bisa mengintervensi dan berwenang pada perkara," kata Suhadi.

    FRANSISCO ROSARIANS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.