Kalla Minta Dana Transfer Tidak untuk Membangun Kantor  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X (kiri) didampingi Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo (kanan) berkeliling mengunjungi stand pameran pada acara peringatan hari otonomi daerah ke-20 di alun-alun Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, 25 April 2016. TEMPO/Pius Erlangga

    Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X (kiri) didampingi Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo (kanan) berkeliling mengunjungi stand pameran pada acara peringatan hari otonomi daerah ke-20 di alun-alun Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, 25 April 2016. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.COKulon Progo - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta, dana transfer yang semakin besar yang diberikan ke daerah tidak digunakan untuk membangun kantor. Dalam peringatan Hari Otonomi Daerah yang diadakan di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, 25 April 2016, Kalla menyatakan besaran dana transfer daerah mulai 2015 naik menjadi Rp 770 triliun dari semula Rp 220 triliun.

    Besaran dana transfer itu mencakup 34 provinsi serta 514 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Dana transfer sebesar Rp 77 triliun itu, kata Kalla, hampir sama besar dengan dana transfer untuk kementerian dan kelembagaan. Karena itu, Kalla meminta daerah menggunakannya secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

    “Jangan diutamakan untuk bangun kantor, tapi untuk bangun jalan, jembatan, bendungan, dan fasilitas yang langsung untuk kepentingan publik,” kata Jusuf Kalla saat menyampaikan pidato peringatan Hari Otonomi Daerah di Alun-alun Wates Kulon Progo, Senin.

    Kalla juga meminta bupati dan wali kota untuk meningkatkan kemampuan kinerja aparat desa dalam mengelola dana desa. Pada 2016, besaran dana desa yang dikucurkan senilai Rp 47 triliun. “Tanpa peningkatan kemampuan aparat desa, dana akan sia-sia,” kata Jusuf Kalla.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, untuk pertama kalinya peringatan Hari Otonomi Daerah dilakukan di daerah pada 2016 ini. Untuk selanjutnya juga akan digelar di daerah. “Tidak selalu di Istana Negara. Biar ada kedekatan antara pusat dan daerah,” kata Tjahjo.

    Dalam peringatan tersebut, Tjahjo mengumumkan sejumlah kabupaten, kota, dan provinsi yang menyabet penghargaan dari pemerintah pusat. Daerah dengan kinerja terbaik adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sedangkan 10 kabupaten terbaik adalah Tulungagung, Pinrang, Sidoarjo, Pasaman, Nganjuk, Bantul, Lamongan, Kudus, Kulon Progo, dan Bintan. Untuk 10 kota terbaik adalah Surabaya, Semarang, Probolinggo, Samarinda, Madiun, Balikpapan, Surakarta, Malang, Blitar, dan Mojokerto.

    Kabupaten Kulon Progo selama tiga tahun berturut-turut mendapat prestasi dalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan. “Awalnya dapat peringkat pertama, keempat, lalu kelima,” kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo saat ditemui seusai peringatan Hari Otonomi Daerah.

    Menurut Hasto, penghargaan yang diterima Kulon Progo meliputi penilaian untuk evaluasi penyelenggaraan bidang kesehatan, pendidikan, keuangan, dan akuntabilitas publik. Misalnya, di bidang kesehatan ada kebijakan rumah sakit tanpa kelas. Dalam kebijakan tersebut, apabila masyarakat miskin tidak mendapatkan kamar opname kelas III, bisa menggunakan kelas II, atau meningkat ke kelas I.

    PITO AGUSTIN RUDIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.