TEMPO.CO, Makassar - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan telah mengajukan tambahan dana untuk perbaikan, perluasan lembaga pemasyarakatan (LP), dan penambahan sipir penjara. Ia menuturkan, dalam rapat kerja dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, disetujui tambahan sebesar Rp 1,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP).
"Sudah ada komitmen dari Menteri Keuangan. Beberapa tahun lagi, akan kami bangun (LP)," kata Yasonna di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Ahad, 24 April 2016.
Namun angka Rp 1,6 triliun belum final. Sebab, kata Yasonna, berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Anggaran, hanya ada Rp 1 triliun. "Ya, nanti rapat lagi, kami sesuaikan," ujarnya.
Menurut Yasonna, keadaan LP saat ini sudah tidak memadai. Perbandingan antara sipir dan tahanan pun tidak ideal.
Kemenkumham akan mengkaji pula tentang pemisahan para tahanan. Ide ini, kata Yasonna, sudah dicetuskan sejak tahun lalu. "Tapi orang tidak percaya. Disangka kami mau kasih remisi sama orang-orang," tuturnya.
Yasonna mengatakan, mulai Januari 2016, jumlah napi terus bertambah. Hal ini akibat Operasi Bersinar memberantas narkoba. Setiap bulan, jumlah tahanan bertambah hampir 2.000.
Saat ini, perbandingan antara sipir dan tahanan tidak ideal. Dari seharusnya 1 banding 20, saat ini menjadi 1 banding 60. "Di beberapa tempat, satu banding seratus. Ini kebangetan," ucap Yasonna.
Wacana pergeseran para tahanan pun akan dikaji. Di beberapa LP yang kelebihan muatan, para narapidananya akan dioper ke LP-LP lain di daerah Gunung Sindur, Depok, dan Cikarang untuk mengurangi tekanan.
"Di Salemba ada 3.500 tahanan. Bisa bayangin tidak kalau meledak? Itu saya minta digeser ke daerah," tutur Yasonna.
AHMAD FAIZ
