Tito Karnavian: Rugi Bila Tidak Merevisi UU Anti-terorisme

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tito Karnavian saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 13 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tito Karnavian saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 13 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Kepala Badan Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian mengatakan sudah saatnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme direvisi. Sebab, undang-undang ini hanya penguat Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang dikeluarkan untuk mengatasi kasus Bom Bali dan tidak memuat unsur pencegahan.

    Tito menambahkan, keadaan saat ini sudah berbeda karena terorisme telah berkembang di Indonesia. Karena itu, undang-undang yang ada sekarang perlu direvisi dengan memasukkan unsur-unsur pencegahan aksi teror.

    "Sekarang kami paham ada kaitan internasional dan faktor ideologi radikal. Kalau tidak merevisinya, akan rugi," kata Tito dalam seminar “Radikalisasi dan Terorisme dalam Perspektif NKRI” di gedung Nusantara I, MPR/DPR, Jakarta, Kamis, 21 April 2016. 

    Perpu Nomor 1 Tahun 2002 keluar karena tekanan dari dalam dan luar negeri. Ledakan Bom Bali menimbulkan kemarahan publik sehingga membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi khusus yang meminta pemerintah mengungkap pelakunya.

    Karena itu, Perpu hanya berisikan instrumen untuk penegakan hukum, seperti menangkap pelaku dan membawanya ke peradilan. "Saat itu kami tidak tahu pelakunya, motifnya, dan lainnya," tuturnya.

    Tito meminta dalam revisi undang-undang dimuat hukuman terhadap proses radikalisme sebagai bentuk pencegahan. Ia mencontohkan perlunya hukuman terhadap pelaku latihan militer di luar negeri. 

    Undang-undang yang ada saat ini tidak memuat kriminalisasi untuk proses radikalisme. Padahal, kata Tito, aksi teror hanyalah puncak gunung es dari proses tersebut. 

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H