Infrastruktur Menjadi Kunci Pembangunan di Kaltara

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kalimantan Utara memiliki kekayaan alam yang kelak dapat menjadi tulang punggung pembangunan perekonomian daerah dan nasional.

    Kalimantan Utara memiliki kekayaan alam yang kelak dapat menjadi tulang punggung pembangunan perekonomian daerah dan nasional.

    INFO NASIONAL - Provinsi Kalimantan Utara atau kaltara  merupakan provinsi ke-34 sekaligus termuda di Indonesia. Provinsi ini resmi memisahkan diri dari Provinsi Kalimantan Timur pada 25 Oktober 2012. Provinsi tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Malaysia, tepatnya wilayah Sarawak dan Sabah.

    Sebagai provinsi termuda yang berulang tahun ke-3 pada 22 April 2016 ini, Kaltara  masih minim dalam hal infrastruktur. Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi juga masih minim infrastruktur pemerintahan. Provinsi ini telah memiliki kepala pemerintahan baru hasil pemilihan kepala daerah yang serentak dilakukan pada akhir tahun lalu. Gubernur terpilih Dr. H. Irianto Lambrie dan Wakil Gubernur H.Udin Hianggio, B.Sc dilantik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, 12 Februari 2016.

    Gubernur Irianto mengaku justru memiliki modal yang bagus dalam membangun sebuah provinsi karena dimulai dari nol. “Tentunya dengan sistem tata pemerintahan yang baik dan tepat,” kata Irianto di Tanjung Selor akhir Maret lalu.

    Provinsi Kalimantan Utara, Irianto menjelaskan, memiliki kekayaan sumber daya alam yang kelak dapat menjadi tulang punggung pembangunan perekonomian daerah dan nasional. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Kalimantan Utara antara lain batu bara, emas, perikanan, pertanian, perkebunan, hingga minyak, dan gas bumi (baik di darat maupun laut).

    Untuk sektor migas, saat ini sedang dilakukan eksplorasi di Sumur Badik, sekitar 20 kilometer dari Pulau Bunyu. Eksplorasi dilakukan PT Pertamina melalui anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC). Di sektor perikanan, Kalimantan Utara juga memiliki potensi  besar, hanya belum dioptimalkan. Udang dan kepiting merupakan dua produk unggulan khas Kalimantan Utara.

    Gubernur juga menyampaikan kabar gembira karena dalam waktu dekat ini Departemen Kelautan dan Perikanan RI, dalam rangka pengembangan pulau-pulau terluar, mengalokasikan Rp 100 miliar untuk mengembangkan Pulau Sebatik. Dana itu akan digunakan untuk membangun Politeknik Kelautan dan Perikanan serta cold storage. Di sana akan dijadikan pusat bisnis kelautan dan perikanan. Tentunya dengan fasilitas ekspor, pendaratan ikan, dan sebagainya.

    Kendala yang masih dihadapi di lapangan adalah tentang perizinan karena beberapa segmen jalan harus melewati Hutan Konservasi dan Hutan Lindung. Gubernur berharap masalah perizinan ini dapat dipermudah pemerintah pusat melalui reformasi regulasi oleh kementerian berwenang dan DPR RI.

    Pembangunan pelabuhan internasional juga dirasa sangat mendesak untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara.. Kawasan ini berada di jalur sentral ekspor ke negara-negara Asia Tenggara, Asia Pasifik, Asia Selatan, hingga Amerika. “Jarak tempuh ke negara-negara tujuan ekspor menjadi lebih dekat, dan tentunya biaya operasional untuk ekspor menjadi lebih rendah,” kata Irianto.

    Program menarik lainnya adalah rencana pengembangan Bandara Juwata menjadi bandara internasional. Bandara ini bahkan akan dijadikan proyek percontohan sebagai bandara yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi, seperti transportasi laut dan darat. Selain menambah panjang runway sehingga mampu menampung pesawat berbadan lebar, akan dibangun kanal-kanal yang terhubung ke dermaga.

    Penumpang pengguna moda transportasi laut dapat dengan mudah keluar dari bandara dan menuju daerah tujuan mereka melalui laut ataupun sungai. Pesawat-pesawat asing yang melintas di langit Tarakan juga dapat mendarat di Bandara Juwata untuk mengisi bahan bakar. “Jika ini terwujud, sangat mungkin juga Bandara Juwata dimanfaatkan untuk ekspor melalui udara. Lebih cepat sampai ke negara tujuan,” ujar Irianto. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.