Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mendagri Bereaksi Soal Ahok Vs BPK: Kepala Daerah Harusnya...  

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) memegang keris saat menghadiri perjanjian bersama kerajaan adat Indonesia di Hotel Aryaduta Makassar, 26 Maret 2016. TEMPO/Fahmi Ali
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) memegang keris saat menghadiri perjanjian bersama kerajaan adat Indonesia di Hotel Aryaduta Makassar, 26 Maret 2016. TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau semua kepala daerah senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak. Permintaan tersebut menyusul adanya pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kerap menimbulkan polemik dengan beberapa instansi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kepala daerah atau pejabat daerah mulai Presiden hingga Kepala Desa harus membangun komunikasi dan sinergi," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 15 April 2016.

Tjahjo menuturkan, jika kepala daerah memiliki masalah dengan pihak mana saja, termasuk di antaranya pemerintah, perlu diselesaikan dengan baik-baik. "Kalau ada masalah, dibahas bersama apakah dengan DPR, kejaksaan, kepolisian, atau dengan BPK kalau ada masalah dibahas, kan ada tahap klarifikasinya," ujarnya.

Tjahjo juga menyarankan semua kepala daerah membangun kemitraan untuk kepentingan pembangunan negara. Sebab, itu akan berdampak positif untuk kemajuan pembangunan. "Harus saling menghargai, jangan saling menyalahkan," katanya.

Sebelumnya, perseteruan antara Ahok dan BPK ini bermula ketika BPK mengungkap 70 temuan dalam laporan keuangan DKI yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Senin, 6 Juli 2015. Temuan itu bernilai Rp 2,16 triliun dan terdiri atas program yang terindikasi menimbulkan kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah Rp 1,71 triliun. Lalu kekurangan penerimaan daerah Rp 3,23 miliar, belanja administrasi Rp 469 juta, dan pemborosan Rp 3,04 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ahok menganggap BPK sengaja mengincarnya dengan mencari-cari kesalahan dalam proyek yang diperintahkan kepala daerah. Dia lantas ingat BPK juga pernah mengincarnya saat dia menjadi Bupati Belitung Timur pada 2005.

ABDUL AZIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ahok Menjelang Pilkada Jakarta, Ditanggapi Anies hingga Peluang yang Diamati PDIP

6 jam lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Ahok Menjelang Pilkada Jakarta, Ditanggapi Anies hingga Peluang yang Diamati PDIP

Peluang Ahok kembali mempimpin Jakarta menyita perhatian publik dan PDIP


Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

23 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

Hasto Kristiyanto merespons soal kemungkinan duet antara Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta.


Anies Tanggapi Peluang Duel Kembali dengan Ahok di Pilgub Jakarta 2024

1 hari lalu

Organisasi masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan untuk maju pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024 di Gor Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Anies Tanggapi Peluang Duel Kembali dengan Ahok di Pilgub Jakarta 2024

Anies Baswedan menanggapi peluang kembali duel dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2024


Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

1 hari lalu

(kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi
Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

Said Abdullah mengatakan keputusan mengusung Ahok di Pilgub Jakarta masih menunggu rapat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri


Nasdem Siap Jika Anies Baswedan Lawan Ahok di Pilgub Jakarta

2 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa bersama dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai hadiri acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Nasdem Siap Jika Anies Baswedan Lawan Ahok di Pilgub Jakarta

Nasdem belum meresmikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilgub Jakarta.


Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution memberikan keterangan saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

Edy Rahmayadi bisa jadi lawan terkuat Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024. Bagaimana peluang Ahok? Begini kata pengamat politik Unpad.


Pengamat Kritik Raihan WTP Otorita IKN dari BPK: Sulit Dipercaya

3 hari lalu

Pekerja melintas di depan pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Kritik Raihan WTP Otorita IKN dari BPK: Sulit Dipercaya

Pengamat menilai opini WTP Otorita IKN dinilai lebih kepada menyenangkan pemerintah di tengah ketidakpastian pembangunan IKN.


Pupuk Subsidi Ditambah Menjadi 9,55 Juta Ton, Anggaran Mencapai Rp 49,9 Triliun

3 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Pupuk Subsidi Ditambah Menjadi 9,55 Juta Ton, Anggaran Mencapai Rp 49,9 Triliun

Pemerintah mengubah alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 yang awalnya ditetapkan sebesar 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.


Terpopuler Bisnis: BPK Temukan Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan Laporan Keuangan Kemenag, Mobil dan Motor Akan Wajib Miliki Asuransi

3 hari lalu

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2023. BPK
Terpopuler Bisnis: BPK Temukan Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan Laporan Keuangan Kemenag, Mobil dan Motor Akan Wajib Miliki Asuransi

BPK menemukan sejumlah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag Tahun 2023.


LBH Jakarta Desak Pemprov Beri Kepastian Kerja untuk Guru Honorer yang Kena Cleansing

3 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honor Pendidikan Agama Islam (FKGHPAI) untuk melaporkan dugaan maladministrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.  ANTARA/ Fakhri Hermansyah
LBH Jakarta Desak Pemprov Beri Kepastian Kerja untuk Guru Honorer yang Kena Cleansing

LBH Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi memberhentikan Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI sebagai pihak yang membuat kebijakan cleansing guru honorer.