TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau semua kepala daerah senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak. Permintaan tersebut menyusul adanya pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kerap menimbulkan polemik dengan beberapa instansi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kepala daerah atau pejabat daerah mulai Presiden hingga Kepala Desa harus membangun komunikasi dan sinergi," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 15 April 2016.
Tjahjo menuturkan, jika kepala daerah memiliki masalah dengan pihak mana saja, termasuk di antaranya pemerintah, perlu diselesaikan dengan baik-baik. "Kalau ada masalah, dibahas bersama apakah dengan DPR, kejaksaan, kepolisian, atau dengan BPK kalau ada masalah dibahas, kan ada tahap klarifikasinya," ujarnya.
Tjahjo juga menyarankan semua kepala daerah membangun kemitraan untuk kepentingan pembangunan negara. Sebab, itu akan berdampak positif untuk kemajuan pembangunan. "Harus saling menghargai, jangan saling menyalahkan," katanya.
Sebelumnya, perseteruan antara Ahok dan BPK ini bermula ketika BPK mengungkap 70 temuan dalam laporan keuangan DKI yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Senin, 6 Juli 2015. Temuan itu bernilai Rp 2,16 triliun dan terdiri atas program yang terindikasi menimbulkan kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah Rp 1,71 triliun. Lalu kekurangan penerimaan daerah Rp 3,23 miliar, belanja administrasi Rp 469 juta, dan pemborosan Rp 3,04 miliar.
Ahok menganggap BPK sengaja mengincarnya dengan mencari-cari kesalahan dalam proyek yang diperintahkan kepala daerah. Dia lantas ingat BPK juga pernah mengincarnya saat dia menjadi Bupati Belitung Timur pada 2005.
ABDUL AZIS
