Pemerintah Diminta Verifikasi Ulang PBI BPJS Kesehatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kanan) bersama Senior EVP Transaction Banking Bank Mandiri Rico Usthavia Frans (kiri) dan Direktur Corporate Affair Alfamart Solihin (tengah) melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan kerjasama Bank Mandiri dengan Alfamart  ketika peluncuran di Gerai Alfamart Kawasan Cempaka Putih, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA FOTO

    Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kanan) bersama Senior EVP Transaction Banking Bank Mandiri Rico Usthavia Frans (kiri) dan Direktur Corporate Affair Alfamart Solihin (tengah) melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan kerjasama Bank Mandiri dengan Alfamart ketika peluncuran di Gerai Alfamart Kawasan Cempaka Putih, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah dinilai harus segera melakukan verifikasi ulang daftar penerima bantuan iuran. Menurut Ketua Pengurus harian Yayasan Lembaga konsumen Indonesia Sudaryanto, akurasi data PBI memang dipertanyakan. Pasalnya banyak  pemegang Kartu Indonesia Sehat yang seharusnya dapat mengklaim BPJS ternyata tidak bisa menggunakan haknya. Hal ini lantaran nama mereka telah keluar dari daftar penerima bantuan.

    Sudaryanto mengatakan akurasi data PBI memang lemah. Menurut dia, 20 persen KIS yang disalurkan ternyata tidak dapat dikirim lantaran alamatnya tidak tepat. "Ada yang tidak dikirim, harus diverifikasi ulang karena ini yang jadi masalah," kata Sudaryanto, saat dihubungi oleh Tempo, Jakarta, Jumat, 25 Maret 2016.

    Menurut Sudaryanto, pengambilan data ini awalnya dilakukan oleh BPS. Berdasarkan data BPS pada tahun 2015 tercatat jumlah penduduk miskin yang ada sebanyak 25,8 juta. Namun, daftar kementerian sosial justru mencatat sebanyak 86,4 juta layak mendapatkan KIS.

    Ada 14 parameter yang menurut Sudaryanto dipakai untuk menentukan kelayakan mendapatkan KIS. Parameter ini menurut dia hampir sama dengan BLU. Namun, ini pun menurut Sudaryanto sudah bermasalah lantaran dalam proses pendataan yang seharusnya melibatkan unit pemerintahan terkecil yakni ketua RT, justru tak ada.

    Bahkan pada rapat di Parlemen, Sudaryanto mengatakan pihak pemerintah tak mampu menunjukkan data penerima PBI. "Dengan jumlah sekitar 80-an juta orang seharusnya pemerintah dapat mengeluarkan nama-nama tersebut," ujar dia.

    Sudaryanto mengatakan pemerintah seharusnya memperbaiki data PBI. Menurut dia, sistem verifikasi perlu ditingkatkan lagi agar tidak menimbulkan masalah.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dijen Imigrasi Ronny Sompie Dicopot Terkait Harun Masiku

    Pencopotan Ronny Sompie dinilai sebagai cuci tangan Yasonna Laoly, yang ikut bertanggung jawab atas kesimpangsiuran informasi kasus Harun.