Anas Urbaningrum Minta KPK Tuntaskan Kasus Hambalang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tiba di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. Ia hadir untuk menjadi saksi terhadap kasus Nazaruddin, Rabu, 23 Maret 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tiba di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. Ia hadir untuk menjadi saksi terhadap kasus Nazaruddin, Rabu, 23 Maret 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas skandal korupsi dalam proyek pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Sentul, Bogor.

    Menurut dia, pengusutan tersebut diperlukan bila pemerintah ingin melanjutkan proyek itu. "Ini tergantung KPK. Jadi mau menuntaskan atau tidak? Atau terhenti pada orang-orang tertentu?" kata Anas di sela sidang kasus pencucian uang Muhammad Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 23 Maret 2016.

    Anas tidak merinci siapa yang dimaksud orang-orang tertentu tersebut. Menurut dia, KPK yang lebih tahu. “Pertanyaannya, kasus ini mau terhenti pada sebagian titik atau seluruh titik?" ucap Anas. Pengusutan tuntas tersebut, menurut dia, dalam upaya KPK menegakkan keadilan.

    Proyek Hambalang mangkrak saat skandal korupsi terkuak. Skandal ini menyeret beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat, seperti Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Anas Urbaningrum. Kasus Hambalang juga menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Andi Mallarangeng.

    Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengunjungi kawasan Hambalang. Dalam kunjungannya, Presiden menuturkan ingin melanjutkan proyek tersebut.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.