Ricuh Transportasi Online, DPR Panggil Jonan dan Rudiantara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengatakan akan segera memanggil Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Pemanggilan tersebut terkait dengan kericuhan yang terjadi hari ini antara sopir angkutan taksi dan layanan transportasi berbasis online.

    "Tentu saja berdasarkan keadaan ini, kami akan melakukan pemanggilan," ujar Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Maret 2016.

    Ade menuturkan pemanggilan tersebut kemungkinan akan dilakukan setelah masa reses DPR pada pertengahan April mendatang. Namun, jika dibutuhkan untuk koordinasi segera, pemanggilan bisa dilakukan lebih cepat.

    "Kami lakukan sesegera mungkin, pimpinan DPR dulu melakukan komunikasi dengan pihak terkait dan pemerintah untuk mencari solusi," katanya.

    Selain itu, Ade juga menyatakan kesiapannya meluangkan waktu jika utusan pendemo sopir angkutan umum ingin bertemu dengannya. "Saya mau terima. Utusan pendemo saya tunggu, harus tahu dari mereka langsung masalahnya apa sih," ujarnya.

    Ade mengaku sangat menyesalkan para demonstran bersikap anarkistis dalam melakukan aksinya. "Saya setuju kalau mereka mau sampaikan aspirasi, cuman saya tidak setuju kalau demonstrasi dilakukan dengan cara anarkis dan merugikan," ucapnya.

    Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) se-Jabodetabek hari ini menggelar demonstrasi di sejumlah lokasi, seperti Jalan Gatot Subroto dan jalan tol arah gedung DPR, Senayan. Para pendemo juga bergerak ke arah Balai Kota DKI Jakarta, Istana Negara, dan kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi.

    Di sejumlah titik, aksi anarkistis terjadi terhadap pengemudi layanan transportasi online. Bentrokan pengemudi transportasi konvensional, seperti taksi dan bus, dengan pengemudi ojek online pun tak terhindarkan.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.