Reshuffle Kabinet, Johan Budi: Presiden Jokowi yang Tahu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Johan Budi Sapto Pribowo (kiri) usai berdiskusi di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Januari 2016. Johan Budi juga pernah menjadi Jubir KPK pada masa 2006-2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Johan Budi Sapto Pribowo (kiri) usai berdiskusi di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Januari 2016. Johan Budi juga pernah menjadi Jubir KPK pada masa 2006-2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi Sapto Pribowo, mengungkapkan, hingga saat ini, belum ada sinyal bahkan tindak lanjut atas tanda-tanda reshuffle kabinet yang sebelumnya dinyatakan oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. 

    "Itu kan domainnya Presiden, jadi yang tahu hanya Presiden," ujar Johan di kompleks Istana Negara, Senin, 21 Maret 2016. 

    Beberapa waktu lalu, dua kali Presiden Jokowi menunjukkan sinyal reshuffle kabinet. Salah satunya saat ia berkunjung ke kawasan berikat di Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. 

    Selain itu, sinyal lain berupa rencana evaluasi kinerja menteri. Hal itu menyusul aksi sejumlah menteri yang saling sindir dan serang atas kebijakan setiap lembaga. 

    Penelusuran tim majalah Tempo, setidaknya ada delapan menteri yang masuk radar reshuffle. Beberapa di antaranya adalah Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. 

    Johan berkata bahwa evaluasi kinerja menteri tidak selalu berujung pada reshuffle. Apalagi, kata dia, evaluasi adalah hal yang lumrah terjadi di satu titik masa kerja seorang menteri. Meski begitu, ia tak membantah bahwa reshuffle tetap mungkin terjadi cepat atau lambat. "Sekali lagi saya katakan, biar Presiden yang memutuskan," katanya. 

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.