LHKPN DPR, Bambang Soesatyo: Untuk Jegal Ade Komaruddin  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Soesatyo. Tempo/ Dian Triyuli Handoko

    Bambang Soesatyo. Tempo/ Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan isu anggota parlemen yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu kampanye hitam yang muncul untuk pemilihan calon Ketua Umum Partai Golkar. Isu ini menyasar salah satu kandidat, yaitu Ketua DPR Ade Komaruddin, yang tercatat sebagai satu di antara 203 anggota parlemen yang belum melaporkan LHKPN.

    "Saya menduga pelakunya adalah calon ketua umum yang stres. Tidak siap menang, tidak siap kalah, sehingga memakai cara-cara kotor," ujar Bambang dalam siaran tertulis, Kamis, 10 Maret 2016.

    Sebelumnya, menurut Bambang, Ade pernah mendapat dua kampanye hitam, yaitu beredarnya isu bahwa mantan Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut berjanji tak akan maju dalam pencalonan serta laporan dugaan menerima gratifikasi berupa pesawat jet pribadi dari pengusaha di Kalimantan.

    Toh, sebagai mantan pemimpin fraksi, Bambang mengklaim tahu persis anggota Partai Golkar yang belum menyerahkan LHKPN. Namun ia menjadi heran ketika isu tersebut terus diarahkan ke Ade saja. "Kita bisa cek kok di KPK. Saya saja yang sudah serahkan LHKPN dibilang belum," tuturnya. "Beginilah kalau ada calon ketua umum yang stres, nembak pakai peluru hampa."

    Ade Komaruddin sendiri mengakui belum memperbarui LHKPN dengan alasan kesibukan. Namun ia berjanji segera melaporkan kekayaannya saat masa reses DPR dua pekan mendatang.

    Isu LHKPN anggota DPR muncul setelah Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih mendesak KPK membuka daftar nama anggota DPR yang tak melaporkan harta kekayaannya. Koordinator koalisi, Arief Rachman, menduga baru 40 persen anggota DPR yang sudah menjalankan kewajiban melaporkan harta kekayaannya.

    DESTRIANITA K | AHMAD FAIZ IBNU SANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.