Festival Anggaran, Cara Bupati Batang Cegah Korupsi APBD

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo memberikan sambutan usai menerima Penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015 di Jakarta, 5 Nopember 2015. TEMPO/Frannoto

    Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo memberikan sambutan usai menerima Penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015 di Jakarta, 5 Nopember 2015. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kabupaten Batang akan kembali menggelar Festival Anggaran 2016 pada 13-15 April 2016 mendatang. Festival yang dihelat untuk kedua kalinya ini bertemakan inspirasi untuk kepala daerah baru untuk mewujudkan tata kelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang transparan, akuntabel, dan pro rakyat.

    "Rakyat harus tahu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, uang mereka udah dipake apa aja," ujar Bupati Kabupaten Batang Yoyok Riyo Sudibyo, dalam acara launching Festival Anggaran 2016, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 6 Maret 2016.

    Bupati yang pernah diganjar penghargaan Bung Hatta Anticorruption Award 2015 itu mengungkapkan alasannya menggelar festival itu, yaitu untuk menginspirasi para kepala daerah lain, khususnya kepala daerah baru yang masih minim pengalaman tentang pengelolaan anggaran. Dia pun bercermin dari pengalamannya ketika baru menjabat sebagai bupati pada 2013 lalu. "Saya merasa sangat limbung soal anggaran sewaktu menjabat," ucapnya. Oleh karena itu dia ingin membagi pengalamannya kepada kepala daerah lain.

    Yoyok berujar festival anggaran akan menjadi semacam laporan pertanggungjawaban kepada rakyat, terkait dengan penggunaan APBD. Rakyat pun ditempatkan sebagai pemegang kedudukan tertitinggi. Menurut dia, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melaporkan penggunaan anggaran setiap tahunnya kepada masyarakat.

    Dia mengatakan tahun-tahun sebelumnya menggunakan pamflet untuk disebar kepada masyarakat dan disosialisasikan di tiap kecamatan. "Tapi ternyata kurang efektif, setelah dibaca pamflet dibuang, maka saya buat konsep festival," katanya.

    Sehingga, tujuan utama dari gelaran festival ini adalah untuk mewujudkan transparansi dalam pemerintahan. "Kamk berikan transparansi yang utuh kepada warga melalui festival ini," ujar Yoyok.

    Pada festival itu akan ditampilkan booth dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mempresentasikan dan mempublikasikan laporan anggarannya kepada masyarakat. "Tiap dinas buka booth, masyarakat bisa lihat dan berkunjung," katanya.

    Yoyok menuturkan salah satu booth khusus yang akan dihadirkan pada festival anggaran tahun ini adalah booth khusus untuk pengelolaan dana desa. Menurut dia, booth itu sebagai bentuk komitmen pemerintah kabupaten untuk mengawal dana desa yang dikucurkan kepada 248 desa di Kabupaten Batang. "Khusus boot-nya karena ini juga program unggulan pemerintah."

    Pada festival anggaran nanti juga akan diisi dengan serangkaian acara lainnya. Rangkaian acara itu seperti helatan Forum Berbagi tentang Manajemen Pemerintahan, yang rencananya akan turut mengundang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Selain itu juga ada pemutaran film 'Kita vs Korupsi', pentas wayang anti korupsi, dan sarasehan.

    Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto menyampaikan dukungan kepada gelaran festival ini. "FITRA coba untuk merespons gejolak karena ada fenomena penyerapan anggaran di kabupaten/kota yang hampir tidak terserap, apalagi 70-80 persen kepala daerah dari Pilkada kemarin baru atau bukan incumbent," ucapnya.

    Yenny mengatakan jika fenomena serapan anggaran yang rendah itu dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi pembangunan yang stagnan. Persoalan transparansi dan akuntabilitas, menurut dia, menjadi masalah hampir di seluruh daerah. "Ini bisa jadi terobosan kepala daerah lain untuk bangun demokratisasi anggaran," ucapnya.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.