TEMPO.CO, Garut - Sebanyak 900 orang pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, diduga mengkonsumsi narkoba. Jumlah tersebut berarti 5 persen dari total 19.650 pegawai negeri di Garut. "Para PNS pengguna narkoba ini terdapat hampir di setiap instansi," kata Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Garut Ajun Komisaris Remmy Eka Saputra, Rabu, 17 Februari 2016.
Indikasi banyaknya pegawai terlibat narkoba ini terlihat dari tiap kali pengungkapan kasus. Dalam empat kasus yang diungkap polisi, satu di antara yang terlibat adalah pegawai negeri. "Kasusnya sudah kami limpahkan ke Kejaksaan," ujarnya. Salah satu kasus yang baru dilimpahkan itu ialah penyalahgunaan ganja. Polisi menetapkan pegawai berinisial K sebagai tersangka dengan barang bukti berupa satu paket kecil ganja.
K malah ditangkap saat tengah menjalankan tugas sebagai pelayan publik di salah satu unit pelayanan teknis daerah. "Kami akan terus melakukan pemberantasan peredaran narkoba di Garut," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Iman Alirahman mengaku kaget dengan jumlah bawahannya yang terlibat narkoba. Bahkan dia mempertanyakan keakuratan data yang dimiliki Kepolisian. "Angka dari mana, harus akurat, pakai logika dan akal sehat. Tes urine dulu baru nyatakan data persentasenya," ujarnya. Menurut dia, bila 5 persen pegawai negeri di Garut menggunakan narkoba, pelayanan pemerintah bisa terganggu.
Gangguan itu, menurut Iman, seperti kedisiplinan. Bila dalam satu hari ada 5 persen PNS tidak masuk kerja, pelayanan publik terhadap masyarakat akan lumpuh. "Pemerintah daerah bisa goyang kalau angkanya mencapai jumlah itu," ujar Iman. Iman menilai, pemberitaan yang berkaitan dengan narkoba akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Sebab, masalah ini menyangkut kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah.
Namun Iman tidak menampik ada bawahannya yang terlibat kasus narkoba. Iman mengaku telah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan melakukan tes urine. Selain itu, lembaganya memberi sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil. "Silakan proses secara hukum, yang terbukti melanggar sanksinya bisa sampai pemecatan," ujarnya.
SIGIT ZULMUNIR
