Hizbut Tahrir: Kami Tidak Anti Pancasila dan NKRI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia menggelar unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 11 Juli 2014. Mereka mengutuk serangan militer Israel ke Gaza, Palestina, dan menyerukan mobilisasi aksi dengan berbagai tindakan terkait invasi ke Gaza. TEMPO/Prima Mulia

    Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia menggelar unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 11 Juli 2014. Mereka mengutuk serangan militer Israel ke Gaza, Palestina, dan menyerukan mobilisasi aksi dengan berbagai tindakan terkait invasi ke Gaza. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta -  Juru Bicara Hizbut Tahrir (HTI) Indonesia, Ismail Yusanto, menegaskan organisasinya tidak anti Pancasila dan tidak menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Bagaimana mungkin HTI yang berjuang  menyelamatkan negeri ini kok dibilang mau merusak NKRI dan Pancasila,” katanya kepada Tempo, saat dihubungi, Jumat, 12 Februari 2016.

    Ismail menuturkan, HTI selama ini berdakwah dan berjuang untuk melindungi Indonesia dari paham neo liberalisme dan neo imperialism. HTI selama ini khawatir karena kedua ideologi itu  mengancam Indonesia dari berbagai aspek, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya.

    Ismail mencontohkan, paham neo liberalisme politik Indonesia yang disebutnya melebihi negara demokrasi liberal lain. Akibatnya, korupsi pun marak. “Korupsi itu nyata di seluruh Indonesia, kesenjangan ekonomi meningkat, terbaru ada budaya  LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender),” ucapnya.

    Sedangkan, ancaman neo imperialisme,  menurut Ismail, juga semakin terasa. “Ini penjajahan dari barat dengan model baru,” kata dia.

    Maka, Ismail berujar HTI justru ingin berjuang menyelamatkan Indonesia dari hal-hal tersebut menggunakan cara pandang Islam. “Kenapa selalu kami yang dirongrong? Kenapa selalu Islam? Gimana dengan mereka orang-orang yang mengaku Pancasila tapi korupsi?” ujarnya.

    Keberadaan HTI hampir lebih dari 20 tahun di Indonesia, menurut Ismail, juga tidak pernah menyebabkan masalah. “Coba cek mereka yang ngaku Pancasilais, daftar catatan mereka di polisi bagaimana?” katanya lagi. Ismail mengungkapkan tudingan terhadap HTI tersebut seperti sengaja digunakan untuk membungkam dakwah Islam dengan dalih membela Pancasila.

    Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto kembali membuat kontroversi dengan menghadiri peresmian kantor Hizbut Tahrir Kota Bogor pada Senin, 8 Februari 2016. Banyak yang mengecam kehadirannya, mengingat organisasi ini disebut hendak mendirikan Khilafah Islamiyah dan menolak Pancasila sebagai asas tunggal.

    Bima menegaskan bahwa kehadirannya di acara tersebut justru untuk menunjukkan  ketidaksetujuannya pada ideologi Hizbut Tahrir. “Dan itu saya sampaikan secara terbuka di hadapan orang banyak dalam acara itu,” ujarnya.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.