Munas Golkar, Siapa Kendalikan Panitia Penyelenggara?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Aburizal Bakrie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Januari 2016. TEMPO/Subekti

    Ketua Umum Aburizal Bakrie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Januari 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Riau, Bambang Soesatyo, mengungkapkan bahwa ada beberapa nama calon Ketua Penyelenggara Munas Golkar ke-10. Menurut dia, nama Nurdin Halid, Ahmadi Noor Supit, Mohamad Suleman Hidayat, Theo Sambuaga, dan juga Yorrys Raweyai, disebut-sebut bakal jadi Ketua Penyelenggara

    "Tapi belum bisa dipastikan. Itu baru akan dirapatkan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Riau," ujar Ketua Komisi Hukum DPR tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 2 Februari 2016.

    Hingga kini, menurut Bambang, persiapan munas belum jelas. Kata dia, beberapa pimpinan Golkar sedang berada di luar negeri. "Diperkirakan, Rabu atau Kamis mendatang akan ada pembicaraan soal waktu dan tempat penyelenggaraan munas," ujar Bambang.

    Selain itu, menurut Bambang, peserta dan personel penyelenggara munas juga akan dibahas dalam rapat tersebut. "Yang pasti, kepanitiaannya adalah kombinasi antara dua kubu yang ada di dalam kepengurusan Golkar hasil Munas Riau," kata Bambang.

    Ketua DPR yang merupakan politikus senior Partai Golkar, Ade Komaruddin, membenarkan pernyataan Bambang. Menurut dia, secara hukum, kepengurusan yang saat ini sah untuk menggelar munas adalah kepengurusan Golkar hasil Munas Riau yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum.

    "Kepengurusan itu sudah bisa mengakomodir kelompok yang selama ini berbeda dengan Pak Aburizal, yakni kepengurusan Golkar Munas Ancol. Pak Agung (Laksono) itu Wakil Ketua Umum hasil Munas Riau. Teman-teman di Ancol juga sebagian besar pengurus Golkar Munas Riau," ujar Ade.

    Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu pun mengatakan, rekonsiliasi harus didasari adanya niat baik dari seluruh elemen dalam partai berlambang pohon beringin itu. "Yakni niat untuk bersatu kembali melalui munas ini," kata Ade menambahkan.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.