Revisi UU Terorisme, Luhut: Tak Ada Penambahan Pasal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko PMK Puan Maharani (kiri), Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (ketiga kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo  (kedua kiri) dan Seskab Pramono Anung meninjau lokasi aksi teror di Gedung Sarinah, Jakarta, 14 Januari 2016. ANTARA/Wahyu Putro A

    Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko PMK Puan Maharani (kiri), Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (ketiga kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) dan Seskab Pramono Anung meninjau lokasi aksi teror di Gedung Sarinah, Jakarta, 14 Januari 2016. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tak ada penambahan pasal dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. "Enggak ada penambahan, nanti kalau sudah di DPR dibuka semua," kata Luhut saat ditemui di kantor Kementerian pada Senin, 1 Februari 2016.

    Ia melanjutkan bahwa revisi itu nantinya termasuk poin mengenai deradikalisasi. Luhut menjelaskan bahwa deradikalisasi itu akan dilakukan secara menyeluruh. "Jadi nanti melalui pendekatan agama, psikologi, pendidikan, dan vocational training."

    Pemerintah juga akan melawan kampanye kelompok teror Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dengan membuat semacam iklan di TV dan media cetak. Isinya akan mengenai penjelasan tentang apa itu ISIS dari kacamata pemerintah. "ISIS itu bukan Islam. Islam agama yang rahmatan lil alamin, yang enggak membenarkan bom bunuh diri," ujarnya.

    Ketika ditanyakan soal apakah sudah ada penolakan dari para aktivis pembela hak asasi manusia, ia menjawab belum mendengarnya. "Kalau enggak setuju, ya mereka suruh tanggung jawab, apa mau kayak Suriah? Kayak Irak? Kan mau harmoni.

    Luhut berharap setelah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo ke Dewan Perwakilan Rakyat, revisi UU Terorisme itu bisa secepatnya disetujui. "Kami berharap satu bulan sampai satu bulan setengah ke depan bisa segera efektif," ia menuturkan.

    Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme diketahui berjumlah 47 pasal. Dari jumlah itu, sebanyak 19 pasal direvisi, atau sekitar 35 persen dari isi undang-undang tersebut. Luhut juga mengatakan, setelah undang-undang ini terbit, akan dikeluarkan pula peraturan pemerintah mengenai hal yang sama.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.