Kalla: Minim Dana Bukan Alasan untuk Tak Bikin Terobosan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Serpong - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para periset tak menjadikan minimnya anggaran sebagai alasan kurangnya inovasi yang mereka hasilkan. Para periset itu justru dipacu untuk membuat terobosan di tengah minimnya dana dari pemerintah.

    "Solusinya bukan mengeluh, tapi menerobos, lingkaran setan kalau masing-masing mengeluh, malah menurun," kata Kalla di Graha Widya Bhakti, Puspitek Serpong, Senin, 1 Februari 2016. Kalla membuka rapat kerja nasional Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Agenda tahunan itu kali ini mengambil tema 'Membangun Sinergi Ristek dan Dikti untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa'.

    Kalla mengakui Indonesia masih tertinggal dalam pengembangan teknologi. Kondisi ekonomi tak stabil, sehingga pemerintah kesulitan mengalokasikan dana lebih. Namun ia tetap optimistis inovasi teknologi tetap bisa dilakukan apabila peneliti dan periset berpegang teguh pada keyakinan, tekad, dan kesediaan berkorban.

    "Keluarkan tenaga dalam Anda semua, di sinilah tempatnya, tak usah bicara robot dan drone, (tapi) bicara jagung, padi, kedelai, dan buah (supaya) bisa tidak impor dari Cina. Itu dulu," katanya.

    Kalla mengatakan nilai tambah bangsa bisa naik oleh teknologi dan pendidikan, bukan seminar dan aturan. "Seminar boleh tapi jangan yang penting sertifikat buat naik pangkat, jadi naik pangkat betul karena inovasi," katanya.

    Rapat kerja nasional selama dua hari ini menghadirkan beberapa pembicara, seperti Menteri Perindustrian Saleh Husin, Vice Chancellor Universiti Sains Malaysia Dato' Dr Omar Osman, dan CEO Edwar Technology Warsito Purwo Taruno.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.