Kades di Subang Pertanyakan Tenaga Pendampingan Program  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan PNS Pemkab Subang, Jawa Barat, melakukan Sungkeman kepada Bupati Ojang Sohandi (kanan) usai acara halal bihalal di halaman Pemkab setempat pada hari pertama pasca liburan lebaran, 22 Juli 2015. TEMPO/Nanang Sutisna

    Ribuan PNS Pemkab Subang, Jawa Barat, melakukan Sungkeman kepada Bupati Ojang Sohandi (kanan) usai acara halal bihalal di halaman Pemkab setempat pada hari pertama pasca liburan lebaran, 22 Juli 2015. TEMPO/Nanang Sutisna

    TEMPO.CO, Jakarta - Para kepala desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat, mengeluh belum adanya kepastian tenaga pendamping buat mengawal program dana desa.

    "Padahal kami sangat memerlukannya," kata Kepala Desa Cihambulu, Kecamatan Pabuaran, Hasan Abdul Munir, kepada Tempo, Minggu, 31 Desember 2016.

    Menurut Hasan, keberadaan tenaga pendamping sangat dibutuhkan karena akan membantu dalam penyusunan dan pelaksanaan program, laporan pertanggungjawaban program, serta pengawasan.

    "Sehingga pengelolaan dana desa akan semakin baik dan akuntabel dari yang sudah dilaksanakan tahun lalu," ucapnya. Ia mengakui, sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan kepastian ihwal kehadiran tenaga pendampingan di desanya.

    Hal senada dikeluhkan Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Cipunagara, Sunaryo. Ia menginginkan kehadiran tenaga pendamping sebelum program dana desa 2016 mulai digulirkan.

    "Supaya sejak awal kami mendapatkan pendampingan, sehingga input dan output dari pelaksanaan program dana bisa lebih optimal dibanding tahun lalu," tutur Sunaryo.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja’far mendesak Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan segera merealisasi tenaga pendamping untuk dikerahkan ke desa-desa.

    "Gubernur Jawa Barat harus segera menyelesaikan tenaga pendamping desa tersebut," kata Marwan saat melakukan dialog dengan para kepala desa se-Kabupaten Subang, Jumat, 29 Januari 2016, di Desa Cijengkol, Subang.

    Menurut Marwan, soal tenaga pendamping tersebut, menjadi hak prerogatif gubernur. Sebab, duit yang dipakai buat mengangkat tenaga pendamping diambil dari dana dekonsentrasi yang dikelola pemerintah provinsi.

    Kepala Subbagian Pemerintahan Desa Kabupaten Subang Dadan Wiyana mengaku belum mengetahui ihwal jadwal penyerahan tenaga pendamping dalam program dana desa tersebut dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    "Kabarnya sih perekrutan sudah dilakukan. Tapi, kapan disebar ke setiap desa-desa di setiap kabupatennya, belum ada kepastian," ucap Dadan.

    NANANG SUTISNA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?