Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Revisi UU ITE, Pemerintah Didesak Hilangkan Pasal Karet  

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kanan) berdiskusi dengan Menkominfo Rudiantara saat acara penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma
Presiden Joko Widodo (kanan) berdiskusi dengan Menkominfo Rudiantara saat acara penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.COYogyakarta - Direktur Eksekutif Yayasan Satu Dunia Firdaus Cahyadi mengatakan draf revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini sedang dibahas pemerintah bersama DPR masih mempertahankan pasal karet dan pencemaran nama baik. 

Menurut Firdaus, beleid tersebut masih rentan dengan diskriminasi. Ia mencatat terjadi 2 kasus pelanggaran pada tahun 2008, dan 62 pada tahun 2015. “Perkembangannya sangat signifikan,” katanya dalam sebuah dialog di Yogyakarta, Selasa, 26 Januari 2016. 

Direktur Eksekutif Pemantau Regulasi dan Regulator Media PR2Media Amir Effendi Siregar mengatakan saat ini tidak ada langkah yang cukup serius untuk menindaklanjuti sejumlah pelanggaran yang terjadi di industri penyiaran. "Sudah ditegur-tegur, tapi action-nya apa?" ungkapnya. 

Amir berharap ke depannya pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika lebih memfokuskan pada aspek penegakan hukum penyiaran. Saat ini peraturan terhadap media massa lebih banyak dipegang oleh Kementerian, sedangkan KPI lebih banyak mengatur tentang isi penyiaran. "Sekarang ini keduanya dikeluarkan oleh pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika)," katanya.

Firdaus mengatakan revisi UU ITE sudah dilakukan sejak tahun lalu. Namun, hingga kini, ia melihat tidak ada tindakan yang jelas dari pemerintah. “Lambannya Keminfo dalam merevisi UU itu karena banyak ancaman yang datang dari luar,” ungkapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Firdaus meminta pemerintah memasukkan aturan untuk melindungi hal-hal yang bersifat pribadi terhadap pengguna teknologi informasi. “Harusnya UU ITE mengatur itu, bukan hanya pencemaran nama baik saja.” Ia juga menyayangkan draf RUU ITE saat ini yang hanya mengurangi masa hukuman dari 6 tahun menjadi 4 tahun sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3.

Sementara itu, peneliti PR2Media, Wisnu Martha Adiputra, menyatakan UU ITE yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3 tersebut membuat masyarakat terkekang dalam menyampaikan opini dan ekspresinya. Persoalan lain, kata Wisnu, adalah perlindungan bagi pengguna teknologi informasi dalam melakukan transaksi via Internet. “Masyarakat yang menggunakan Internet masih belum terlindungi,” ungkapnya. 

Wisnu mengatakan selama ini banyak kasus penipuan dan tidak adanya jaminan keamanan bagi pengguna Internet. Ia juga berharap pemerintah untuk lebih dalam mengelola UU ITE. “Penentuan pembatasan kritik dan opini harus jelas,” ucapnya. 

BAYU SAKTIONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Pengguna Layanan Starlink: Harga Lebih Irit, tapi Tak Cocok di Perkotaan, Kenapa?

39 hari lalu

Salah satu warga Indonesia asal Bandung mulai menggunakan layanan internet milik Elon Musk, Starlink pada Sabtu, 4 Mei 2024. Foto: Dokumen pribadi/Asep Indrayana
Kata Pengguna Layanan Starlink: Harga Lebih Irit, tapi Tak Cocok di Perkotaan, Kenapa?

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan layanan koneksi Starlink lebih dibutuhkan di daerah yang terisolir dan minim jaringan internet.


Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

52 hari lalu

Ilustrasi anak main ponsel pintar. (Shutterstock.com)
Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

Orang tua harus memiliki aturan yang jelas dan konsisten untuk mendisiplinkan penggunaan ponsel dan aplikasi pada anak.


Kominfo Gandeng Tony Blair Institute Antisipasi Kejahatan Artificial Intelligence

56 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. Blair sebelumnya diminta Jokowi membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional. Tony Blair menyebut pemerintah dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain seperti pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN. TEMPO/Subekti.
Kominfo Gandeng Tony Blair Institute Antisipasi Kejahatan Artificial Intelligence

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Tony Blair Institute for Global Change bekerja sama antisipasi kejahatan Artificial Intelligence.


Target Internet Minimal 100 Mbps, Link Net: Kami Pelajari Dulu

30 Januari 2024

Logo Link Net. Istimewa
Target Internet Minimal 100 Mbps, Link Net: Kami Pelajari Dulu

Link Net masih mempelajari potensi penerapan internet minimal 100 Mbps. Butuh penyesuaian infrastruktur dan harga.


Nezar Patria Sebut SE Etika Kecerdasan Artifisial Bisa Lengkapi Aturan yang Sudah Ada

20 Januari 2024

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria
Nezar Patria Sebut SE Etika Kecerdasan Artifisial Bisa Lengkapi Aturan yang Sudah Ada

Nezar Patria mengatakan Surat Edaran (SE) Menkominfo No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial bisa melengkapi aturan-aturan yang sudah ada.


Kominfo Bahas Potensi Teknologi "BTS Terbang" di Indonesia, Apa Itu?

12 Januari 2024

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Pengoperasian Sinyal BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo dan Pengoperasian Integrasi SATRIA-1 di Desa Bowom Baru Utara, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).
Kominfo Bahas Potensi Teknologi "BTS Terbang" di Indonesia, Apa Itu?

Teknologi BTS itu diharapkan sebagai solusi untuk pemerataan akses telekomunikasi.


Menteri Budi Arie Peringatkan X untuk Segera Memberantas Iklan Judi Online

10 Januari 2024

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus judi online di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2023. Menkominfo juga melaporkan langkah yang dilakukan perusahaan teknologi Meta dalam memberantas konten judi online. Meta ternyata merespons teguran tersebut dengan menghapus lebih dari 1,65 juta konten perjudian, serta lebih dari 450 ribu iklan perjudian yang menargetkan pengguna Indonesia serta melanggar kebijakan Meta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menteri Budi Arie Peringatkan X untuk Segera Memberantas Iklan Judi Online

Teguran yang sama juga pernah disampaikan kepada Meta, pemilik Facebook dan Instagram untuk membersihkan iklan judi online.


Budi Arie Sebut Pemerintah Sediakan Master Plan Percepatan Gov-Tech

4 Januari 2024

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi
Budi Arie Sebut Pemerintah Sediakan Master Plan Percepatan Gov-Tech

Budi Arie sebut pemerintah menyediakan master plan atau perencanaan utama dan mock up percepatan pembangunan Portal Layanan Publik Digital Nasional.


Kominfo Rilis Surat Edaran Etika AI: Tunduk pada UU ITE dan UU PDP

23 Desember 2023

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi
Kominfo Rilis Surat Edaran Etika AI: Tunduk pada UU ITE dan UU PDP

Dalam surat edaran ini, terdapat beberapa poin kebijakan. Diantaranya nilai etika AI.


Starlink Belum Dapat Izin di Indonesia, Budi Arie: Bukan Soal Elon Musk Dukung Israel

1 Desember 2023

Satelit internet Starlink SpaceX di orbit. Kredit : SpaceX
Starlink Belum Dapat Izin di Indonesia, Budi Arie: Bukan Soal Elon Musk Dukung Israel

Budi Arie Setiadi menegaskan sikap Pemerintah Indonesia yang belum memberikan izin untuk Starlink menjadi penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.