Partai Golkar Deklarasikan Dukungan ke Jokowi Nanti Malam  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali, hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta Convention Center, Jakarta, 24 Januari 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

    Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali, hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta Convention Center, Jakarta, 24 Januari 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.COJakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol, Idrus Marham, mengatakan partainya akan mendeklarasikan dukungan resmi kepada pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla nanti malam. "Dukungan kepada Jokowi-JK akan disampaikan," katanya di Jakarta Convention Center pada Senin, 25 Januari 2016. 

    Berdasarkan pandangan umum dari Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I dan organisasi sayap Partai Golkar, menurut Idrus, mereka telah menyatakan dukungannya atas rekomendasi rapat koordinasi di Bali pada awal Januari lalu, yakni dukungan terhadap pemerintah.

    "Jadi, hari ini, dukungan ke Jokowi-JK tinggal perumusan polanya," tuturnya. Karena itu, dia berujar, dalam penutupan rapat pimpinan nasional nanti malam, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, akan menyatakan dukungannya secara resmi bersama ketua-ketua DPD I dan ketua-ketua organisasi sayap. 

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid, pun mengatakan pemerintah akan hadir dalam deklarasi tersebut. Menurut politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai, ada tiga menteri yang akan datang nanti malam. "Menkopolhukam, Menkumham, dan Mendagri," katanya.

    Dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, yang digelar pada 23-25 Januari, peserta rapimnas membahas dukungan Golkar kepada pemerintah Jokowi-JK. Dalam rapimnas itu, DPD I dan organisasi sayap Partai Golkar juga akan membahas penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa. 

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.