Akom Sah Jadi Ketua DPR, Golkar Agung Tetap Dorong Munas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR yang baru Ade Komarudin menyampaikan kata sambutan seusai menjalani proses pelantikan dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 Januari 2016. Kubu Agung Laksono meminta pimpinan DPR menunda pelantikan Ketua DPR yang baru hingga kekisruhan di tubuh Golkar selesai. Permintaan itu tak dipenuhi dan Ade Komaruddin tetap dilantik menjadi Ketua DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua DPR yang baru Ade Komarudin menyampaikan kata sambutan seusai menjalani proses pelantikan dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 Januari 2016. Kubu Agung Laksono meminta pimpinan DPR menunda pelantikan Ketua DPR yang baru hingga kekisruhan di tubuh Golkar selesai. Permintaan itu tak dipenuhi dan Ade Komaruddin tetap dilantik menjadi Ketua DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol yang diketuai Agung Laksono tak lagi mempermasalahkan pelantikan Ade Komaruddin sebagai Ketua DPR. Padahal sebelumnya, kubu Agung meminta pimpinan DPR menunda pelantikan Ketua DPR sebagai pengganti Setya Novanto. 

    "Dalam pandangan saya, soal Ketua DPR sudah selesai. Akom (Ade Komaruddin) sah sebagai Ketua DPR," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Ancol Agun Gunandjar Sudarsa saat dihubungi pada Rabu, 20 Januari 2016.

    BACA: Aburizal Sebut Wapres Kalla Setuju Rapimnas Golkar

    Namun, Agun mengatakan, Golkar tetap perlu mengadakan munas bersama untuk rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan konflik di tubuh Golkar yang tak kunjung usai. "Saya sangat mendukung tim transisi yang diisi para senior. Setahu saya, sudah ada komunikasi di antara mereka," ujarnya. 

    Agun pun berharap tim transisi yang diketuai oleh Jusuf Kalla itu dapat segera bekerja untuk menyelamatkan masa depan partai berlambang pohon beringin itu. "Golkar sudah jauh tertinggal dalam menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019," katanya. 

    BACA: Golkar Ical Setuju Munas, Asal Disetujui Pengurus Provinsi

    Menurut Agun, apabila rekonsiliasi itu gagal, Golkar hanya akan tinggal sejarah dan menjadi partai papan bawah, serta sulit bangkit kembali. "Pembentukan tim transisi ini harus dijadikan momentum untuk penyelamatan dan soliditas partai," ujar Agun. 

    Pada 15 Januari kemarin, Mahkamah Partai Golkar memutuskan untuk membentuk tim transisi yang mengakomodasi kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie dan kubu Munas Ancol Agung Laksono. Keputusan itu diambil menyusul adanya desakan dari tokoh-tokoh senior Golkar untuk mengakhiri konflik di tubuh Golkar dengan menggelar munas.

    Tim transisi itu diketuai oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie ditunjuk sebagai pelindung. Adapun anggota tim transisi lainnya adalah Ginandjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latief, Siswono Yudo Husodo, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Theo L. Sambuaga, dan Sumarsono.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.