Bom Sarinah, Pengelola Hotel Cirebon Tingkatkan Keamanan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah masyarakat adat beraksi menampilkan tarian perang di depan lokasi ledakan bom dan penembakan di kawasan Sarinah, Jakarta, 17 Januari 2016. Area sekitar terjadinya ledakan bom ini dipadati warga yang melintas saat Car Free Day. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Sejumlah masyarakat adat beraksi menampilkan tarian perang di depan lokasi ledakan bom dan penembakan di kawasan Sarinah, Jakarta, 17 Januari 2016. Area sekitar terjadinya ledakan bom ini dipadati warga yang melintas saat Car Free Day. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Cirebon - Pascateror bom di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Januari 2016, pengelola hotel di Cirebon, Jawa Barat, memperketat penjagaan pengamanan. Penambahan petugas pun dilakukan.

    General Manager Aston Hotel and Convention Center Cirebon R. Fajar Basuki, misalnya, mengakui pengetatan pengamanan telah dilakukan sejak beberapa hari lalu. Pengetatan pengamanan di antaranya dilakukan dengan memeriksa setiap kendaraan yang masuk hotel secara intensif dengan menggunakan underbelly mirror dan pemeriksaan bagasi.

    Adapun di lobi hotel juga dilakukan pemeriksaan tas. “Akses masuk hotel juga dibatasi dan ada penambahan petugas keamanan di beberapa area vital,” kata Fajar, Minggu, 17 Januari 2016.

    Menurut Fajar, peningkatan pengamanan dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi pengunjung. "Kami berharap tidak ada lagi aksi teror seperti di Jakarta kemarin," kata Fajar.

    General Manager Grage Hotel Cirebon Dyah Lestari mengatakan ada penambahan petugas keamanan di sekitar lobi dan area parkir. Langkah pencegahan itu dilakukan setelah terjadi ledakan bom di Jalan Thamrin, Jakarta, yang menewaskan empat pelaku dan tiga warga sipil. "Supaya pengunjung hotel tenang," kata Dyah.

    IVANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.