Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Terkecoh, Ini Tentara OPM Murni, Binaan dan Pesanan

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Wamena -Aksi kekerasan di Papua kerap dikaitkan dengan Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Aparat TNI terus berupaya mendekati TPN-OPM agar mengakhiri perjuangannya dengan menggunakan senjata untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Ada yang bersedia turun gunung dan mendukung NKRI, ada pula yang menolaknya dan menutup diri rapat-rapat. Ada juga yang dijuluki TPN- OPM warna-warni yang tidak jelas wujudnya namun dipakai untuk menguras uang negara.

Bagaimana pemetaan TPN-OPM sebenarnya saat ini? Seberapa besar sebenarnya kekuatan TPN-OPM?

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM wilayah Papua, Fritz Ramande kepada Tempo pada 24 Desember 2015 menjelaskan, struktur TPN-OPM ada dua :

1. TPN-OPM berdasarkan letak wilayah yakni pegunungan dan pantai.

2.  TPN-OPM yang berafiliasi dengan negara federasi (Tentara Nasional Papua Barat)

Untuk wilayah pegunungan, menurut Fritz, saat ini TPN-OPM dipimpin oleh Goliath Tabuni.  Goliath mengambilalih kepemimpinan Kelik Kwalik yang tewas dibunuh pada 16 Desember 2009. Di wilayah ini, begitu banyak sel yang tidak bisa dikendalikan oleh Goliath. “Siapa yang punya senjata, dia langsung klaim panglima dan lakukan operasi sendiri-sendiri,” kata Fritz yang melakukan penelitian khusus tentang pemetaan TPN-OPM di Papua.

Tujuan operasi oleh sel-sel TPN-OPM ini, adalah motif ekonomi dan balas dendam terhadap aparat TNI dan polisi. Sedangkan untuk motif ekonomi, misalnya mengerjakan proyek-proyek pembangunan jalan dan angkutan.

Struktur organisasi TPN-OPM terbaik , kata Fritz, dilakukan oleh panglima TPN-OPM wilayah pantai sampai dengan pegunungan, Richard Yoweni. “Wilayah Richard lebih luas dari Goliath yang hanya di pegunungan, dari Jayapura, kota-kota di pantai-pantai hingga pegunungan, ” ujarnya.

Struktur organisasi TPN-OPM Richard Yoweni rapi, tertib,  dan gerakannya lebih pada diplomasi politik. Penggunaan senjata jarangan dilakukan. Namun, akhir tahun 2015, Richard meninggal karena usia tua dan sakit. Meski sudah meninggal, kata Fritz, penggantinya sudah dipersiapkan sehingga organisasinya tetap solid. Anggota TPN-OPM pimpinan Richard sekitar 1.000 orang.  

Adapun TPN-OPM yang berafiliasi dengan Tentara Nasional Papua Barat di bawah komando Ferdinando Worabai. TPN-OPM Ferdinando berkedudukan di Teluk Cenderawasih. Jumlah anggotanya jauh lebih kecil dibandingkan TPN-OPM Gholiat Tabuni dan Richard Yoweni.

Nah, ada satu lagi TPN-OPM binaan aparat keamanan. Mereka tidak lagi bergerilya di hutan. Mereka kelompok kepentingan yang digunakan untuk melakukan pengkondisian untuk kepentingan politik tertentu, suksesi kepala daerah, dan untuk kepentingan aparat keamanan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagaimana dengan Panglima TPN-OPM Lambert Pekikir yang tinggal di Kabupaten Keerom? Lambert, ujar Fritz, mendeklarasikan diri sebagai koordinator TPN-OPM wilayah perbatasan. Pada tahun 2010, digelar pertemuan antara Lambert dengan Komnas HAM, gereja, dan pemerintah daerah , sehingga Lambert mengubah perjuangannya dari perjuangan bersenjata dengan bergerilya di hutan menjadi perjuangan damai. Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Keerom Damai untuk mengakhiri konflik di wilayah perbatasan.

“Belakangan, memang harus diakui ada satuan Kopassus yang melakukan komunikasi dengan Pak Lambert. Saya tahu dia berkomunikasi dengan Kopassus pada tahun 2012. Dia kemudian dibawa ke Jakarta,” ujarnya.

Semua TPN-OPM melakukan pendidikan dan pelatihan militer kepada anggotanya. Untuk TPN-OPM Richard Yoweni, pelatihan terakhir kali dilakukan pada tahun 2009 . Latihan militer dilakukan di sekitar Teluk Cenderawasih, Jayapura, dan pegunungan di Manokwari, Papua Barat.

Setelah mengikuti pelatihan, Fritz menjelaskan, mereka kembali ke masyarakat. Mereka juga mendapat kartu anggota.

Bagaimana mereka mendanai pelatihan? Dari penelitian yang dilakukan Fritz, sejumlah pejabat dan pengusaha. “Dukungan mereka tidak besar tapi langgeng,” katanya. Seorang staf pemerintah daerahd Kabupaten Tolikara mengaku, pernah dimintai dana untuk membantu kegiatan TPN-OPM wilayah pegunungan. “Mereka datang ke rumah saya. Saya bantu Rp 1 juta,” ujarnya kepada Tempo. Ia memberikan bantuan dana ke TPN-OPM sebagai dukungan atas perjuangan mereka. Meski saat ini, ia mengaku tidak lagi aktif menjadi donator.

Penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem, ada tiga jenis TPN-OPM yang eksis saat ini di Papua. Pertama, TPN-OPM yang berjuang secara murni untuk memerdekakan Papua, yakni TPN-OPM Goliath Tabuni , Richard Yoweni, dan Mathias Wenda.

Jenis kedua, TPN-OPM yang menyerahkan diri kepada aparat TNI dan polisi dan kemudian mendukung Negara Kesatuan Indonesia. Setelah menyerahkan diri, mereka biasanya diberi uang, proyek. “Ini TPN-OPM yang merusak negara ini,” kata Theo kepada Tempo di Wamena, 10 Desember 2015. 

Penyerahan diri sejumlah anggota TPN-OPM yang mengklaim anak buah Goliath Tabuni di Kabupaten Puncak Jaya, pada November 2015, kata Theo adalah contoh dari TPN-OPM jenis kedua. Menurut Theo, pemerintah menipu masyarakat dan negara karena membuat pernyataan “anak buah Goliath turun. Padahal, mereka bukan anak buah Goliath.

“Goliath orangnya keras. Tidak mungkin menyerahkan diri. Kok orang seperti itu gampang menyerahkan diri. Itu gila,” kata Theo tertawa. 

Jenis terakhir, TPN-OPM warna-warni. Anggotanya tidak jelas, tidak jelas wilayah operasinya. Mereka beroperasi sesuai pesanan dan  memiliki kerja sama yang baik dengan intelijen Indonesia. Sejauh ini Theo belum tahu pasti apa saja yang mereka kerja samakan dengan intelijen.

MARIA RITA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bantah Adanya Jemput Paksa Komisioner KPU Jayapura, August Mellaz Sebut Cuma SIdak

37 hari lalu

Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, August Mellaz, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Bantah Adanya Jemput Paksa Komisioner KPU Jayapura, August Mellaz Sebut Cuma SIdak

KPU RI membantah adanya penjemputan paksa Komisioner KPU Kota Jayapura.


Polisi Tetapkan 3 Tersangka Miras Oplosan yang Tewaskan Empat Orang

8 September 2023

Ilustrasi minuman keras atau miras oplosan metanol. Antara/Adeng Bustomi
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Miras Oplosan yang Tewaskan Empat Orang

Para korban mulai merasakan efek dari miras oplosan itu, yakni sesak nafas dan mata gelap. Mereka pun kemudian dibawa keluarga ke rumah sakit.


Info Gempa Terkini BMKG: Kota dan Kabupaten Jayapura Gantian Terguncang

5 Maret 2023

Peta lokasi gempa di Jayapura pada 5 Maret 2023. BMKG
Info Gempa Terkini BMKG: Kota dan Kabupaten Jayapura Gantian Terguncang

BMKG mencatat gempa terkini yang bisa dirasakan di wilayah Indonesia terjadi di Genyem, Kabupaten Jayapura, Papua.


Rentetan Gempa Jayapura Masih Terjadi Kemarin, Lebih Kuat pada Malam

11 Februari 2023

Pengungsi beristirahat di tenda darurat yang didirikan di halaman Kantor Denjasa Angkutan dan Denhar Jasa Int Bekangdam XVII/Cenderawasih di Weref, Kota Jayapura, Papua, Jumat 10 Februari 2023. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua, akibat gempa magnitudo 5,4 yang terjadi pada 9 Februari 2023 itu mengakibatkan empat korban jiwa, 2.261 orang mengungsi, dan puluhan bangunan mengalami kerusakan ringan hingga berat. ANTARA FOTO/Sakti Karuru
Rentetan Gempa Jayapura Masih Terjadi Kemarin, Lebih Kuat pada Malam

Rentetan gempa masih terjadi di Jayapura, Papua, hingga Jumat 10 Februari 2023.


Gempa Jayapura Renggut 4 Jiwa, Sejumlah Bangunan Rusak

9 Februari 2023

Perawat mengevakuasi pasien keluar dari gedung RSUD Dok 2 Jayapura setelah terjadinya gempa bumi di Jayapura, Papua, Kamis 9 Februari 2023. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan empat warga meninggal dunia dan sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 5,4 SR tersebut. ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Gempa Jayapura Renggut 4 Jiwa, Sejumlah Bangunan Rusak

Keempat korban ditemukan dari puing bangunan kafetaria yang roboh oleh guncangan gempa bumi.


Damkar Sebut Kebakaran di Rumah Dinas Kapolda Papua Diduga Akibat Arus Pendek

17 Januari 2023

Kebakaran di rumah dinas Kapolda Papua/Dok Humas Polda Papua
Damkar Sebut Kebakaran di Rumah Dinas Kapolda Papua Diduga Akibat Arus Pendek

Polisi masih menyelidiki kebakaran yang terjadi di rumah dinas Kapolda Papua pada subuh tadi waktu setempat.


Gempa Susulan ke-663 di Jayapura, Warga: Tuhan Lindungi Kami

13 Januari 2023

Peta Sebaran Gempa Bumi Kota Jayapura, Papua, 2-6 Januari 2023. FOTO/BMKG
Gempa Susulan ke-663 di Jayapura, Warga: Tuhan Lindungi Kami

Gempa berkekuatan Magnitudo 4,7 pada Jumat pagi, 13 Januari 2023, ternyata mampu kembali mengejutkan warga Kota Jayapura, Papua.


Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

30 Juni 2022

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

Direktur Eksekutif Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengkritik rencana pengesahan tiga RUU Otonomi Baru atau RUU DOB Papua hari ini.


Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

21 Mei 2022

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat dengan perwakilan rombongan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 Mei 2022. Sumber: Biro Setpres
Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua menilai Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah dengan melakukan pembahasan soal DOB dengan MRP.


MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

21 April 2022

Majelis Rakyat Papua. antaranews.com
MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

MRP menilai masih banyak kewenangan dalam UU Otsus Papua yang tak dijalankan oleh negara.