Hemat Rp 3 Triliun, Menteri Yuddy Akan Pangkas 1 Juta PNS

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi (kanan) melakukan sidak ke Kantor Walikota Jakarta Barat, 4 Januari 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi (kanan) melakukan sidak ke Kantor Walikota Jakarta Barat, 4 Januari 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.COJakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi sedang mengkaji rencana pengurangan jumlah PNS (pegawai negeri sipil). Yuddy memperkirakan jumlah pegawai negeri yang akan dipangkas bisa mencapai satu juta orang. "Sekarang sedang kami kaji, mudah-mudahan dua pekan lagi selesai," ujar Yuddy di Istana Negara, Selasa, 5 Januari 2016. 

    Menurut Yuddy, pemangkasan dilakukan untuk efisiensi belanja negara karena dirasakan adanya pemborosan anggaran dalam membiayai PNS. "Ini untuk rasionalisasi anggaran dan sumber daya manusia," katanya.

    Rencana pemangkasan akan dilakukan dari PNS tingkat pusat hingga daerah. "Tentunya kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri," tuturnya.

    Pemangkasan sekitar 1 juta PNS, kata Yuddy, dapat menghemat anggaran sampai Rp 3 triliun sebulan. "Bayangkan saja, kalau rata-rata gaji PNS Rp 3 juta per bulan plus tunjangan dikali satu juta, dan 12 bulan bisa hemat triliunan selama setahun," ucapnya.

    Yuddy mengaku rencana ini belum dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Ia segera melapor setelah menyelesaikan kajian yang komprehensif. "Namanya juga baru rencana, nanti kalau sudah ada hasil yang komprehensif baru kami laporkan," katanya.

    Jumlah PNS seluruh Indonesia saat ini, berdasarkan laman Kementerian PAN-RB, mencapai 4,5 juta pada 2013. Mereka melayani 244,8 juta jiwa, sehingga rasionya 1,83 persen. Dua tahun kemudian, menurut Menteri Yuddy, jumlah tersebut melonjak lebih dari 5 juta PNS. Pada Maret tahun lalu, Yuddy melontarkan pernyataan mengkaji penghentian perekrutan PNS selama lima tahun ke depan.

    TIKA PRIMANDARI | ELIK S.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.