2016, Kuota Pupuk Subsidi di Bangkalan Meningkat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bangkalan - Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mencatat kuota pupuk bersubsidi untuk 2016 meningkat dibanding pada 2015. "Semua jenis pupuk bersubsidi, kuotanya bertambah," kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Agribisnis, Dinas Pertanian dan Peternakan Bangkalan, Supriadi, Senin, 4 Januari 2015.

    Penambahan kuota pupuk bersubsidi terbanyak pada pupuk jenis NPK. Dari 2.297 ton pada 2015 menjadi 3.274 ton pada 2016 atau bertambah 1000 ton lebih. Urea buatan PT Pupuk Kaltim juga bertambah 102 ton dari 20.720 ton menjadi 20.822 ton. SP36 bertambah 12 ton menjadi 3.146 ton dari sebelumnya 3.134 ton. Begitu juga pupuk jenis ZA bertambah dari 1.525 ton menjadi 1.526 ton. Pupuk organik juga bertambah 8 ton, dari 1939 ton menjadi 1947 ton.

    Tingginya tambahan kuota NPK, kata Supriadi, disengaja oleh pemerintah agar petani lebih dominan memakai pupukbuatan PT Petrokimia Gresik itu. NPK dianggap kandungannya paling lengkap. "Di dalam NPK itu sudah ada urea, organik dan kalsium."

    Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bangkalan Abdul Razak sebelumnya mengatakan meski kuota pupuk bertambah, jumlah itu masih jauh di bawah kebutuhan pupuk di Bangkalan sebesar 28 ribu ton per tahun. "Kurang sekitar 8 ribu ton."

    Meski kurang, Razak mengatakan petani tidak perlu khawatir karena biasanya kekurangan itu ditutupi pupuk non subsidi bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Pupuk non subsidi ini gratis."

    Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Imron Rosadi mengatakan yang terpenting Dinas Pertanian harus memastikan distribusi pupuk tepat sasaran. Penyaluran pupuk ke kelompok tani harus sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). "Mau sebanyak apapun, kalau tidak tepat sasaran, tidak akan cukup."

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.