JK Minta Transportasi ke Bandara Kulon Progo Sinergis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan beberapa masukan bagi pembangunan Bandar udara Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal pertama yang disoroti JK adalah akses menuju bandara tersebut. JK meminta moda transportasi yang mengangkut calon penumpang, seperti kereta api, menyesuaikan jadwal pesawat. "Jeda tunggu antarkereta harus diperhatikan. Jangan menunggu sampai satu jam," kata JK, seperti dikutip dari notulensi rapat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Ahad, 3 Januari 2016.

    Selain itu, pengelola bandara mempertimbangkan moda lain, seperti taksi. Kemarin, JK meninjau pembangunan Bandara Kulon Progo. Bandara yang akan mulai dibangun Mei 2016 tersebut ditargetkan bisa menampung 15 juta penumpang per tahun.

    JK sempat melakukan rapat tertutup dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, direksi PT Angkasa Pura I, dan direksi PT Kereta Api Indonesia.

    Agar lalu lintas dari dan menuju bandara tak terhambat, JK menyarankan pusat perbelanjaan dijauhkan dari bandara. Dia juga meminta akses menuju bandara tak dibangun jalan tol, melainkan jalan umum dengan ukuran lebih lebar. Hal itu untuk memberikan ruang tumbuh bagi perekonomian masyarakat kecil.

    Namun izin usaha bagi masyarakat kecil di sepanjang akses bandara juga harus diatur. "Misalnya, harus punya lahan parkir minimal untuk empat buah mobil," ucapnya. Tak cuma memperhatikan akses dan fasilitas bandara, Kalla juga meminta adanya peningkatan sumber daya manusia. "Siswa sekolah menengah kejuruan di sekitar bandara harus dilatih."

    Seperti diketahui, saat ini pembangunan bandara internasional di Kecamatan Temon, Kulon Progo, itu masih dalam tahap sosialisasi dan pengukuran lahan. Proses pengukuran lahan bandara sempat tertunda karena anggaran pengukuran yang diajukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta dinilai melebihi besaran yang ditentukan dalam peraturan Menteri Keuangan.

    FAIZ NASHRILLAH



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.