TEMPO.CO, Makassar – Ketua Perhimpunan Masyarakat Kurang Mampu Indonesia Kota Makassar Baji mengatakan warga miskin dan kurang mampu merasa khawatir tidak bisa mendapatkan akses untuk pelayanan kesehatan pada tahun depan. Ini karena masih cukup banyak warga miskin yang tidak terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah untuk diintegrasikan ke BPJS Kesehatan.
“Jadi, kami warga kurang mampu yang tidak punya kartu mau berobat kemana?,” kata Baji kepada Tempo Selasa 29 Desember 2015. Baji mengatakan data Dinas Kesehatan Kota Makassar pada tahun 2014 menunjukkan jumlah warga miskin di sini sekitar 92 ribu orang. “Hitungan kami masih ada sekitar 30 ribu yang tidak masuk dalam daftar penerima Jamkesda. Ini karena mereka tidak punya uang untuk bayar iuran,” kata dia.
Baji berharap pemerintah Kota Makassar segera memperbaiki data jumlah warga miskin dan memastikan bahwa warga yang menerima Jamkesda adalah warga yang berhak. “Di lapangan masih banyak kami temukan warga mampu yang mendapatkan fasilitas Jamkesda,” kata dia.
Baji meminta pemerintah Kota mencari jalan agar warga miskin tetap bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya. “Kasihan kami, untuk makan saja susah. apalagi harus bayar rumah sakit,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin membenarkan bahwa semua peserta Jamkesda sudah beralih ke BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2016. Tapi bagi warga miskin yang belum terdaftar tidak perlu khawatir. “Karena pemerintah kota Makassar sudah mengeluarkan kebijakan untuk tetap melayani warga yang ingin berobat secara gratis di puskesmas,” kata Naisyah. Dia mengatakan, Dinas Kesehatan sudah mendapatkan data dari hasil survei Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Jumlah warga miskin di Makassar berkisar 119 ribu.
Tapi Dinas Kesehatan akan memverifikasi kembali data ini dengan melakukan pengumuman di kantor kantor kelurahan. “Jika ada warga yang kaya masuk daftar, dan ada warga miskin yang belum terdaftar silahkan melapor,” kata Naisyah.
Naisyah mengatakan pemerintah Kota Makassar sudah mengganggarkan dana Rp 42 miliar selama tahun 2015 untuk memberi subsidi iuran BPJS Kesehatan khusus warga tidak mampu. “Dana ini bisa untuk membiayai sekitar 160 ribu warga. Kalaupun masih ada yang tidak terdaftar, kami masih punya dana cadangan dari APBD. Jadi jangan khawatir,” katanya.
Direktur Eksekutif Celebes Research Centre Herman Heizer mengatakan, survei yang dilakukan CRC bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar pada Juli 2015 menunjukkan bahwa 87,8 persen warga Makassar sudah mengetahui program BPJS Kesehatan. “Tapi 54,5 persen warga mengaku belum terdaftar,” kata Herman.
MUHAMMAD YUNUS