Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jamkesda Jadi BPJS, Ribuan Warga Miskin Makassar Tak Terdata

Editor

Budi Riza

image-gnews
Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS  akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambaha program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid
Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambaha program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid
Iklan

TEMPO.CO, Makassar – Ketua Perhimpunan Masyarakat Kurang Mampu Indonesia Kota Makassar Baji mengatakan warga miskin dan kurang mampu merasa khawatir tidak bisa mendapatkan akses untuk pelayanan kesehatan pada tahun depan. Ini karena masih cukup banyak warga miskin yang tidak terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah untuk diintegrasikan ke BPJS Kesehatan.

“Jadi, kami warga kurang mampu yang tidak punya kartu mau berobat kemana?,” kata Baji kepada Tempo Selasa 29 Desember 2015. Baji mengatakan data Dinas Kesehatan Kota Makassar pada tahun 2014 menunjukkan jumlah warga miskin di sini sekitar 92 ribu orang. “Hitungan kami masih ada sekitar 30 ribu yang tidak masuk dalam daftar penerima Jamkesda. Ini karena mereka tidak punya uang untuk bayar iuran,” kata dia.

Baji berharap pemerintah Kota Makassar segera memperbaiki data jumlah warga miskin dan memastikan bahwa warga yang menerima Jamkesda adalah warga yang berhak. “Di lapangan masih banyak kami temukan warga mampu yang mendapatkan fasilitas Jamkesda,” kata dia.

Baji meminta pemerintah Kota mencari jalan agar warga miskin tetap bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya. “Kasihan kami, untuk makan saja susah. apalagi harus bayar rumah sakit,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin membenarkan bahwa semua peserta Jamkesda sudah beralih ke BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2016. Tapi bagi warga miskin yang belum terdaftar tidak perlu khawatir. “Karena pemerintah kota Makassar sudah mengeluarkan kebijakan untuk tetap melayani warga yang ingin berobat secara gratis di puskesmas,” kata Naisyah. Dia mengatakan, Dinas Kesehatan sudah mendapatkan data dari hasil survei Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Jumlah warga miskin di Makassar berkisar 119 ribu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tapi Dinas Kesehatan akan memverifikasi kembali data ini dengan melakukan pengumuman di kantor kantor kelurahan. “Jika ada warga yang kaya masuk daftar, dan ada warga miskin yang belum terdaftar silahkan melapor,” kata Naisyah.

Naisyah mengatakan pemerintah Kota Makassar sudah mengganggarkan dana Rp 42 miliar selama tahun 2015 untuk memberi subsidi iuran BPJS Kesehatan khusus warga tidak mampu. “Dana ini bisa untuk membiayai sekitar 160 ribu warga. Kalaupun masih ada yang tidak terdaftar, kami masih punya dana cadangan dari APBD. Jadi jangan khawatir,” katanya.

Direktur Eksekutif Celebes Research Centre Herman Heizer mengatakan, survei yang dilakukan CRC bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar pada Juli 2015 menunjukkan bahwa 87,8 persen warga Makassar sudah mengetahui program BPJS Kesehatan.  “Tapi 54,5 persen warga mengaku belum terdaftar,” kata Herman.

MUHAMMAD YUNUS

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Definisi Kesehatan Mental Menurut Psikolog, Perlu Dimiliki Setiap Orang

9 hari lalu

Ilustrasi wanita bahagia. Unsplash.com
Definisi Kesehatan Mental Menurut Psikolog, Perlu Dimiliki Setiap Orang

Kesehatan mental lebih dari sekadar gangguan atau kecacatan mental yang diderita seseorang. Psikolog beri penjelasan.


COP10 WHO FCTC Raih Sejumlah Kesepakatan, dari Perlindungan hingga Deklarasi Panama

52 hari lalu

Parade Mural Hari Kesehatan Nasional. Foto: Instagram FCTC Indonesia.
COP10 WHO FCTC Raih Sejumlah Kesepakatan, dari Perlindungan hingga Deklarasi Panama

Sesi kesepuluh Konferensi Para Pihak (COP10) Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO FCTC menghasilkan sejumlah kesepakatan jangka panjang.


Heru Budi Tutup Puskesmas Kelurahan Jati II: Dialihfungsikan Jadi Upaya Kesehatan Masyarakat

30 September 2023

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjadi pembicara dalam acara Hub Talk yang diinisiasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dalam acara bertajuk
Heru Budi Tutup Puskesmas Kelurahan Jati II: Dialihfungsikan Jadi Upaya Kesehatan Masyarakat

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi memutuskan menutup Puskesmas Kelurahan Jati II di Pulogadung. Apa Alasannya?


Polusi Udara, Mayoritas Warga Jakarta Ternyata Masih Abai Proteksi Diri

26 Agustus 2023

Peneliti Utama Health Collaborative Center Ray Wagiu Basrowi/Ray
Polusi Udara, Mayoritas Warga Jakarta Ternyata Masih Abai Proteksi Diri

Indikasi polusi udara dan himbauan itu ternyata belum membuat warga Jakarta mengubah kebiasaan untuk mengutamakan proteksi diri.


Dampak El Nino pada Kesehatan Masyarakat Harus Diantisipasi

7 Agustus 2023

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.
Dampak El Nino pada Kesehatan Masyarakat Harus Diantisipasi

Kewaspadaan terhadap potensi munculnya penyakit yang dipicu dampak El Nino harus diantisipasi dengan tepat dan segera.


Energi Bersih Cegah 180 Ribu Kematian di Indonesia, Begini Penjelasannya

25 Juli 2023

Anggota dari berbagai komunitas peduli energi bersih memajang poster yang berisikan informasi terkait energi bersih saat Car Free Day (CFD) di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu, 11 Desember 2022. Mereka menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa pentingnya menggunakan energi bersih dan terbarukan. TEMPO/Abdullah Syamil Iskandar
Energi Bersih Cegah 180 Ribu Kematian di Indonesia, Begini Penjelasannya

Apa yang dimaksud energi bersih, benarkah bisa menyelamatkan ratusan ribu nyawa manusia?


Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Keperawatan UI Raih Akreditasi Internasional AHPGS

11 April 2023

Ilustrasi Kampus Universitas Indonesia 2022. (DOK. HUMAS UI)
Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Keperawatan UI Raih Akreditasi Internasional AHPGS

tiga program studi FKM dan satu program FIK Universitas Indonesia (UI) meraih akreditasi internasional dari AHPGS.


CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

7 Desember 2022

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memberikan draf laporan tanggapan Pemerintah terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Ketua Sidang Paripurna Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam masa sidang Rapat Paripurna DPR ke-11 yang digelar pada Selasa 6 Desember 2022. Sidang Rapat Paripurna Masa Sidang ke-11 yang salah satunya untuk mengesahkan RKUHP menjadi UU ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

CISDI menyebut RKUHP yang baru disahkan kemarin luput mempertimbangkan perspektif kesehatan masyarakat dalam proses pembahasannya.


Dr. Pandu Riono: Rumah Sehat Mengubah Cara Berpikir Masyarakat

9 Agustus 2022

Dr. Pandu Riono: Rumah Sehat Mengubah Cara Berpikir Masyarakat

Penjenamaan rumah sehat akan memfungsikan ilmu kedokteran tentang pencegahan penyakit. Layanan digital terintegrasi SATU SEHAT menjadi langkah mengoptimalkan pelayanan kesehatan.


Rancangan Peraturan Pelabelan BPA untuk Lindungi Masyarakat

28 Juli 2022

Rancangan Peraturan Pelabelan BPA untuk Lindungi Masyarakat

Rancangan peraturan pelabelan BPA sama sekali tidak melarang penggunaan kemasan galon polikarbonat