Kepala Daerah Terpilih, Minim Dukungan Parlemen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan Cawali Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana diarak ratusan massa PDI Perjuangan menggunakan becak menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa Timur, 26 Juli 2015. Menuju KPU Surabaya, Risma-Wisnu guna mendaftarkan diri mereka sebagai calon walikota dan wakil walikota Surabaya. FULLY SYAFI

    Pasangan Cawali Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana diarak ratusan massa PDI Perjuangan menggunakan becak menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa Timur, 26 Juli 2015. Menuju KPU Surabaya, Risma-Wisnu guna mendaftarkan diri mereka sebagai calon walikota dan wakil walikota Surabaya. FULLY SYAFI

    TEMPO.CO, Surabaya - Mayoritas kepala daerah terpilih tak memiliki dukungan solid di parlemen. Kondisi itu berpotensi mengancam kelancaran program dan kebijakan pemerintah daerah. "Tingkat fragmentasi politik sangat tinggi," ujar peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama, Rabu, 23 Desember 2015.

    Heroik menjelaskan, temuan itu diperoleh berdasarkan riset perolehan suara para kepala daerah terpilih. Basis data yang digunakan berasal dari 31 sempel wilayah. Untuk mengukur tingkat fragmentasi tersebut, Perludem menggunakan perangkat analisis berupa indeks dukungan efektif partai politik (Efffective Number of Parliamentary Parties).

    Indeks ENPP merupakan formula yang mengukur tingkat polarisasi dan fragmentasi di parlemen dalam skala penilaian 1-10. Indeks tersebut tergambar dari kepemilikan kursi partai pendukung kepala daerah terpilih. "Semakin besar indeks ENPP, maka semakin terfragmentasi dan tidak efektif dalam mengambil keputusan," kata Heroik.

    Berdasarkan penelitian tersebut, kata Heroik, para kepala daerah terpilih umumnya menghadapi masalah fragmentasi yang cukup ekstrim. Rerata indeks ENPP berada di angka 7,4. Dalam pengertian lain, terdapat tujuh partai politik yang memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan dan mewarnai pola kebijakan suatu daerah.

    Keterpilihan pasangan Risma Trismaharani dan Wisnu Sakti Buana sebagai Wali Kota Subaya merupakan satu contoh dari daerah yang memiliki tingkat fragmentasi cukup tinggi. Pasangan yang hanya diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu praktis hanya memiliki 13 kursi dari 50 kursi di parlemen.

    Menurut Heroik, peta kekuatan politik seperti itu sangat mungkin mengganjal skema kebijakan para kepala daerah. Meski demikian, kondisi itu bisa berubah jika partai politik berkenan menjajaki peluang koalisi baru di tengah masa jabatan para kepala daerah. "Partai politik di Indonesia cenderung cair," ujarnya. "Tapi perubahan itu membuka peluang bagi praktek politik transaksional,"

    Berikut indeks ENPP di 31 daerah

    1. Kabupaten Mandailing Natal: 9.1
    2. Provinsi Sumatera Barat: 9.1
    3. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur: 8.4
    4. Kabupaten Siak: 9.1
    5. Provinsi Kepulauan Riau: 7.6
    6. Kabupaten Bangka Tengah: 5.4
    7. Provinsi Jambi: 9.0
    8. Provinsi Bengkulu: 9.4
    9. Kota Bandar Lampung: 8.4
    10. Kabupaten Serang: 9.4
    11. Kota Depok: 7.2
    12. Kota Surakarta: 3.1
    13. Kabupaten Sleman: 7.2
    14. Kota Surabaya: 7.1
    15. Kabupaten Bengkayang: 7.0
    16. Kabupaten Malinau: 6.1
    17. Kabupaten Tanah Bambu: 6.6
    18. Kabupaten Kotawaringin Timur: 6.1
    19. Kabupaten Kutai Kertanegara: 6.8
    20. Kabupaten Jembrana: 4.6
    21. Kabupaten Lombok Tengah: .1
    22. Kabupaten Manggarai: 9.2
    23. Kabupaten Majene: 10
    24. Kabupaten Luwu Utara: 8.1
    25. Provinsi Sulawesi Tengah: 8.9
    26. Kabupaten Wakatobi: 4.6
    27. Kota Bitung: 7.8
    28. Kabupaten Pahuwato: 5.2
    29. Kabupaten Halmahera Timur: 6.7
    30. Kabupaten Buru Selatan: 5.2
    31. Kabupaten Keerom: 8

    RIKY FERDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.