Capim KPK, Tiga Nama Ini Masuk Bursa Unggulan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (kiri-kanan) Calon Pimpinan KPK: Saut Situmorang, Sujanarko, Robby Arya Brata, Basaria Panjaitan, Agus Rahardjo, Surya Tjandra dan Johan Budi SP berbincang sebelum mengikuti uji makalah bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, 4 Desember 2015.  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    (kiri-kanan) Calon Pimpinan KPK: Saut Situmorang, Sujanarko, Robby Arya Brata, Basaria Panjaitan, Agus Rahardjo, Surya Tjandra dan Johan Budi SP berbincang sebelum mengikuti uji makalah bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, 4 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menentukan lima anggota pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 sore ini. Dari 10 calon yang sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dalam 3 hari ini, kandidat Basaria Panjaitan, Alexander Marwatta, dan Surya Tjandra menjadi unggulan.

    "Basaria merupakan satu dari lima nama yang kami siapkan," kata anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrat yang tak mau disebutkan namanya, Rabu, 16 Desember 2015. Selain Basaria, kata politikus itu, Demokrat mengajukan nama Alexander Marwatta. Demokrat justru tak mengajukan orang-orang lama KPK. "Orang-orang lama di mata kami bagus, cuma tidak masuk dalam lima pilihan kami."

    Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, membenarkan partainya telah menyiapkan lima nama yang akan diajukan dalam pleno. Menurut Ruhut, yang dipilih Demokrat adalah siapa pun yang mau bekerja menguatkan KPK. "Jadi semua orang yang betul-betul pencegahan dan penindakan. Kami utamakan pencegahan," katanya.

    Partai Gerindra juga punya pilihan yang sama dengan Demokrat. Politikus Gerindra, Wihadi Wiyanto, memilih unsur dari penegak hukum. "Tidak ada unsur kejaksaan, berarti unsur penegak hukum lain," ujar Wihadi. Saat dimintai konfirmasi ihwal Basaria, dia malah tertawa.

    Ada 10 calon pemimpin KPK yang ikut uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi Hukum sejak 2 hari lalu. Mereka adalah pegawai KPK, Sujanarko; staf ahli Badan Intelijen Negara, Saut Situmorang; hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Alexander Marwatta; dan pelaksana tugas pemimpin KPK, Johan Budi Sapto Pribowo, pada hari pertama.

    Hari kedua, Komisi Hukum menguji akademikus Universitas Atmajaya, Surya Tjandra; mantan staf Sekretariat Negara, Robby Arya Brata; dan staf ahli Kepala Polri Bidang Politik, Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan. Pada hari terakhir, Dewan menguji mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Agus Rahardjo; mantan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarief.

    Politikus NasDem, Taufiqulhadi, punya pilihan berbeda. Dia menjagokan Surya Tjandra. "Dia memiliki rasa percaya diri yang kuat. Kelihatan punya pemahaman terhadap pemberantasan korupsi," kata Taufiq.

    Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengaku masih membuat scoring untuk diajukan kepada pemimpin fraksi. Dia memastikan memilih orang yang sudah berpengalaman di KPK. "Kami menyiapkan orang yang sudah berpengalaman dikombinasikan dengan orang luar," kata Arsul. Menurut dia, PPP sudah tak mempersoalkan lagi latar belakang yang harus tamatan hukum.

    Anggota Komisi Hukum dari Fraksi PAN, Mulfachri Harahap; politikus PDIP, Marsiaman Saragih; dan politikus Golkar, Aziz Syamsuddin masih menutupi calon yang akan dipilih. Namun Mulfachri mengisyaratkan partainya akan memilih orang yang memahami hukum acara, ilmu audit, dan manajemen. "Orang yang memiliki latar belakang hukum hanya tiga saja. Di luar itu, yang punya kemampuan manajerial dan audit memiliki kans besar.”

    Wakil Ketua Komisi Hukum Benny Kabur Harman mengatakan mekanisme pengambilan keputusan dalam memilih lima pemimpin KPK akan diusahakan lewat musyawarah-mufakat. Kalau tidak dicapai, akan voting. Dia mengagendakan rapat pleno Komisi Hukum pada pukul 15.00 WIB.

    LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.