TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan menteri terkait untuk selalu memberikan rasa aman kepada masyarakat atas radikalisme dan terorisme yang selama ini terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri.
"Saat ini hampir setiap bertemu dengan kepala negara atau dengan Presiden maupun Perdana Menteri selalu masalah yang berkaitan dengan radikalisme, terorisme, dan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) menjadi sebuah topik pembicaraan utama," kata Jokowi, sapaan Joko Widodo, saat membuka rapat terbatas tentang penanganan radikalisme di kantornya, Rabu, 16 Desember 2015.
Jokowi mengatakan, dalam pertemuannya dengan beberapa kepala negara di berbagai acara internasional, mereka semua sedang gencar membicarakan masalah penanganan terorisme, khususnya penanganan pencegahan paham ISIS.
"Dalam forum internasional, baik G20, Asian Summit, APEC, maupun forum COP 21, selalu menjadi sebuah topik utama," katanya. "Banyak hal yang disampaikan dalam forum itu."
Namun Jokowi tidak setuju dengan negara-negara lain dalam mencegah berkembangnya radikalisme dan terorisme. Musababnya, kata Jokowi, negara-negara itu hanya berfokus pada pendekatan keamanan dan penegakan hukum.
"Padahal ada hal lain yang bisa kita lakukan. Tak hanya hard approach, tapi juga soft approach yang bisa kita kerjakan," ujarnya. "Baik yang berupa pendekatan agama maupun pendekatan budaya."
Jokowi meminta jajaran kementerian terkait melakukan pencegahan paham radikalisme melalui pendidikan budaya. Artinya, dengan cara itu, diharapkan dapat diberikan pencegahan dari akar. Namun cara seperti itu memang perlu dilakukan berkesinambungan.
"Ini perlu kita lakukan dengan konsisten dan tegas serta berkesinambungan. Apa yang menjadi ancaman, penanganannya betul bisa kita kerjakan dengan baik," ujar Jokowi. "Kami berharap suasana yang kondusif saat ini terus terjaga dengan baik. Sekali lagi, kita ingin negara terus dan harus hadir memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara."
Dia juga meminta jajaran pihak keamanan terkait selalu siaga mengawasi tempat-tempat publik yang rawan dan sering diincar para teroris. "Tempat publik, tempat ibadah, bandar udara, pelabuhan, stasiun, terminal bus, dan tempat lainnya harus ditingkatkan."
Hadir dalam rapat terbatas itu, antara lain Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
REZA ADITYA