MKD Sudah Terima Surat Bukti Rekaman Setya Novanto  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto bersiap kembali menjalani sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. Sidang etik tersebut membahas kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto bersiap kembali menjalani sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. Sidang etik tersebut membahas kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta -- Kepala Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan, Cholilah Indriana, mengaku sudah menerima surat keterangan alat bukti rekaman terkait dengan kasus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. “Kami terima sekitar pukul 18.15 WIB," kata Cholilah, Senin, 7 Desember 2015.

    Menurut Cholilah, surat tersebut diantar oleh seorang kurir. Penjelasan yang tertera di bukti pengiriman menerangkan bahwa surat itu merupakan penjelasan terkait dengan bukti rekaman yang sedang diperiksa Kejaksaan Agung. "Jadi hanya surat, bukan rekaman yang tersimpan dalam telepon genggam," katanya.

    Cholilah membantah tudingan yang menyatakan adanya instruksi dari pimpinan mahkamah untuk menolak surat tersebut. Surat atau alat bukti rekaman itu justru sudah ditunggu-tunggu mahkamah sejak Jumat lalu.

    Dia mengaku sengaja menunggu hingga malam pengiriman surat tersebut. Menurut Cholilah, surat akan disampaikan kepada MKD.

    "Detail isi surat baru bisa dibaca mahkamah dalam sidang. Saya tidak punya kewenangan mengetahui isi surat," ujarnya.

    RIKY FERDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.