Bantuan Langsung Tunai Jadi Modus Politik Uang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI  Husni Kamil Manik (kedua kiri) bersama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)  Jimly Asshiddiqie (kiri) berjabat tangan dengan para pimpinan partai sebelum melakukan rapat koordinasi persiapan akhir penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 di Kantor KPU, Jakarta, 6 Desember 2015.  TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik (kedua kiri) bersama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie (kiri) berjabat tangan dengan para pimpinan partai sebelum melakukan rapat koordinasi persiapan akhir penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 di Kantor KPU, Jakarta, 6 Desember 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Kupang - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, menemukan politik uang dengan modus mengirimkan kartu pos. Masyarakat kemudian diminta untuk mengambil bantuan langsung tunai (BLT) di kantor pos.

    "Di kartu pos yang dikirim itu terpampang foto salah satu pasangan calon," kata juru bicara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur, Yemris Fointuna, kepada Tempo, Senin, 7 Desember 2015. Kasus ini, katanya, ditemukan Panwaslu beberapa hari lalu, dan saat ini masih diproses. "Kami masih menunggu hasil proses dari Panwaslu di kabupaten," katanya.

    Selain di Belu, Panwaslu Kabupaten Manggarai juga menemukan politik uang yang dilakukan salah tim sukses pasangan calon kepala daerah. "Kasus ini juga masih diproses Panwaslu kabupaten," katanya.

    Dia menambahkan, pihaknya juga akan mengantisipasi politik uang yang terjadi pada H-1 pencoblosan atau serangan fajar, dari pasangan calon. Karena itu, dia berharap peran serta masyarakat agar melaporkan ke Panwaslu kelurahan/desa, kecamatan, atau kabupaten, jika menemukan adanya dugaan politik uang.

    "Kami tidak bisa bekerja sendiri, makanya kami berharap peran serta masyarakat untuk melaporkan ke Panwaslu terkait serangan fajar pasangan calon," katanya.

    Pada 9 Desember 2015, di Nusa Tenggara Timur akan digelar pemilihan kepala daerah serentak di sembilan kabupaten yakni Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Belu, dan Timor Tengah Utara.

    YOHANES SEO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.