Papa Minta Saham: Mungkinkah Setya Novanto Lolos Lagi?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR, Setya Novanto (kiri) menjawab pertanyaan awak media sebelum mengikuti pertemuan di kantor Forum Pemred, Jakarta, 23 November 2015. Setya menolak pertemuannya presiden direktur Freeport dikaitkan dengan permintaan saham. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua DPR, Setya Novanto (kiri) menjawab pertanyaan awak media sebelum mengikuti pertemuan di kantor Forum Pemred, Jakarta, 23 November 2015. Setya menolak pertemuannya presiden direktur Freeport dikaitkan dengan permintaan saham. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyebut Ketua DPR Setya Novanto merupakan seorang politikus yang hebat. "‎Kalau potensi lepas dari jeratan sanksi, Bapak Setya Novanto ini pemain politik yang lihai," kata Sebastian usai acara Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 5 Desember 2015.

    Sebastian mengatakan, Setya pernah berkali-kali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi lolos. "Itu menunjukkann kelihaiannya, kehebatannya. Tidak cuma dugaan pelanggaran etik saja yang bisa lewat, diperiksa KPK pun bisa lolos," kata Sebastian.

    Selain itu, saat Setya disidang oleh MKD terkait kehadirannya pada kampanye calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Setya hanya mendapatkan sanksi berupa teguran lisan saja. "Karena itu, tidak menutup kemungkinan dia bisa lolos. Tapi kalau sampai dia lolos, ketidakpercayaan publik terhadap DPR akan semakin merosot tajam karena masyarakat sudah punya penilaian berdasarkan bukti-bukti yang ada."

    SETYA NOVANTO TERJEPIT

    Papa Minta Saham, 2 Jerat yang Sulit Dielakkan Setya Novanto
    Papa Minta Saham, Setya Novanto Dibidik Percobaan Korupsi

    Menurut Sebastian, berdasarkan bukti rekaman yang telah dihadirkan baik oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pelapor dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sebagai saksi, MKD hanya tinggal membuat keputusan apakah Setya melanggar kode etik atau tidak. "Kalau sampai mereka bingung, bisa jadi ini bagian dari sikap mereka yang tidak obyektif dalam melakukan proses ini," kata Sebastian.

    Sebastian menilai, apabila Setya terbukti melanggar kode etik, Setya akan terkena sanksi untuk pelanggaran sedang. "Novanto kan sudah mendapat sanksi teguran lisan karena ketemu Trump. Kalau pelanggaran sedang maka Bapak Novanto akan mundur sebagai Ketua DPR. Tapi, kalau pelanggarannya berat, maka Bapak Novanto akan berhenti juga dari DPR," ujar Sebastian.

    Lebih lanjut, Sebastian berujar, akan ada beberapa kemungkinan apabila Setya dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR. "Novanto turun dari jabatannya dengan kompromi, Ketua DPR-nya nanti tetap dari Golkar. Atau, semua pimpinan DPR semuanya diganti. Ini perubahan yang cukup radikal. Kita lihat saja perkembangannya dari proses yang ada," kata Sebastian.

    BACA JUGA

    Sidang MKD Setya Novanto seperti Menggali Jebakan Sendiri
    Kedekatan Luhut & Setya Novanto, dari Rekaman hingga Hajatan

    Kemarin Kamis, MKD kembali menggelar sidang lanjutan atas kasus pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Dalam sidang kali ini, MKD mengundang Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin setelah pada hari sebelumnya mengundang pelapor, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

    Dalam sidang kemarin, Maroef mengakui bahwa pembicaraan dalam rekaman tersebut memang merupakan pembicaraan yang terjadi dalam pertemuan ketiganya dengan Setya dan Riza di Hotel Ritz Charlton pada Juni lalu. Maroef pun mengakui adanya permintaan dari Setya dalam pertemuan itu. Namun, Setya berkali-kali membantah ia meminta saham dan mencatut nama Jokowi.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI

    BERITA MENARIK
    Rieke Serang Rini Soemarno: Jangan Pikir Saya Tolol!

    Resepsi Putri Setya Novanto Mewah, Ini Estimasi Biayanya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.