TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo dipastikan akan hadir ke Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2015 di Paris, Prancis atau COP 21, pada 30 November 2015.
Penyelenggaraan itu sempat dikhawatirkan batal digelar menyusul aksi teror bom bunuh diri dan penembakan di beberapa lokasi secara bersamaan pada 13 November 2015 waktu setempat. Meski begitu, pemerintah Indonesia menyakini, keamanan super ketat akan diberlakukan pada konferensi ini.
"Mereka (Prancis) secara khusus memberikan jaminan. Sebelum COP 21 ini, keamanan masuk Paris Perancis akan sangat ketat," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 27 November 2015.
Pramono mengatakan, Indonesia yakin, pemerintah Prancis tidak akan sembarangan dalam hal keamanan. Banyak sekali pimpinan negara dipastikan hadir. Selain Presiden Jokowi, kepala negara lainnya yang pasti hadir seperti Presiden AS Barack Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, maupun Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xin Jinping.
Sejauh ini sebanyak 130 kepala negara yang akan menghadiri konferensi itu. Selain membahas isu perubahan iklim, Pramono mengatakan COP ke-21 akan menjadi simbol bagi para pemimpin dunia dalam memerangi terorisme dan radikalisme.
"Kehadiran kepala negara sekaligus suport moral, walaupun COP 21 berisukan karbon emisi. Dan menurut saya kehadiran ini sangat positif bagi kebersamaan untuk memerangi terorisme dan radikalisme," jelas mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini.
Presiden Joko Widodo akan memberikan pidato sekitar lima menit dalam Conference of Parties (COP) ke-21 di Paris yang dimulai pada Senin mendatang. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dalam pidato itu, Presiden akan menyampaikan sikap Indonesia mengenai sejumlah isu lingkungan.
Presiden rencananya akan menyampaikan peran strategis Indonesia sebagai salah satu negara dengan porsi hutan terbesar. Dalam kesempatan itu, Jokowi akan menyampaikan bahwa Indonesia masih mengalami sejumlah masalah dalam menjadi "hutan" dunia karena sebagai negara berkembang Indonesia masih perlu melakukan pembangunan ekonomi.
ANANDA TERESIA
