Tak Hanya KTT Perubahan Iklim, di Paris, Jokowi Juga Akan Gelar Pertemuan Bilateral

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan mengikuti Conference of Parties (COP) ke-21 pada Senin mendatang. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan selain mengikuti forum tersebut, Jokowi juga akan menggelar sejumlah pertemuan bilateral.

    "Nanti ada permintaan bilateral dari beberapa negara lain dan kita juga menginginkan bilateral dari beberapa negara lain. Jadi kepentingan Presiden di Paris bukan hanya untuk COP tapi juga untuk bilateral," kata Pratikno di Kompleks Istana, Jumat, 27 November 2015.

    Pratikno belum bisa memastikan negara mana saja yang akan melakukan pertemuan bilateral dengan Indonesia. Menurut dia, hingga kini Indonesia masih terus melakukan pembicaraan teknis mengenai negara-negara yang bersangkuta. Ia mencontohkan sejumlah negara yang mengajukan pertemuan bilateral dengan Indonesia yaitu Belanda dan Norwegia. "Masih banyak hal teknis yang harus segera dibereskan," katanya.

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia masih terus merampungkan semua permintaan bilateral dengan sejumlah negara. Saat ini, kata dia, Kementerian Luar Negeri masih terus melakukan penyesuaian waktu untuk pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan sejumlah pemimpin negara di Paris, Prancis.

    Pratikno mengatakan Presiden selambat-lambatnya harus tiba di Paris pada Ahad malam karena sidang COP akan dimulai pada hari Senin waktu Paris. Pertemuan bilateral di sela-sela penyelengaraan COP. Menteri yang akan mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Prancis antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.