Tergoda Biduan Panggung, Kepala Dusun Menculiknya, Lalu...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi (atoday.com)

    Ilustrasi (atoday.com)

    TEMPO.CO, Pinrang - Samsuddin, Kepala Dusun Salipolo, Desa Salipolo, Kecamatan Cempa ditangkap Anggota Kepolisian Resor Pinrang dalam kasus pemerkosaan terhadap KA, 19 tahun, seorang Biduan, Ahad 22 November 2015. Samsuddin melakukan aksi bejat itu bersama dua rekannya.

    Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pinrang, Ajun Komisaris Yoyok mengatakan menangkap pelaku di rumahnya. Penangkapan itu dilakukan setelah korban melaporkan peristiwa pemerkosaan.

    "Setelah korban melapor ke kami, kami menjemput  ketiga pelaku salah satunya Kepala dusun," kata Yoyok, Ahad 22 November 2015.

    Yoyok menjelaskan, Kejadian pemerkosaan terjadi kala, korban usai menghibur di hajatan warga pada Jumat, 20 November 2015 dini hari. Samsuddin bersama Lasada dan Suardi yang juga pelaku pemerkosaan membututi korban bersama rekan korban berinisial D. Ditengah perjalanan, mereka menghentikan korban kemudian menculiknya.

    "Mereka melakukan aksi pemerkosaan di sekitar lima kilometer dari titik keramaian di rumah sawah," kata Yoyok.

    Menurut Yoyok, korban tak bisa melawan karena ancaman senjata tajam badik dan kondisi lingkungan sawah yang sunyi. "Ketiga pelaku memperkosa korban secara bergantian," ujar Yoyok.

    Selain menahan ketiga pelaku, Penyidik Polres Pinrang juga mengamankan dua kendaraan roda dua yang dipakai para pelaku. Akibat perbuatannya, Kepala dusun dan dua pelaku diancam dengan pasal 285, 289 junto 55 tentan pemerkosaan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

    Samsuddin kepada Tempo mengatakan aksi ini dilakukan karena pengaruh mininuman keras. "Saya menyesal pak, Waktu itu saya habis minum keras, jadi itulah terjadi," singkatnya.

    DIDIET HARYADI SYAHRIR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.