Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jepang Bingung, Setya Novanto Tiba-tiba Lobi Beli Pesawat  

Editor

Bagja

image-gnews
Ilustrasi Setya Novanto. (ILUSTRASI: TEMPO/IMAM YUNNI)
Ilustrasi Setya Novanto. (ILUSTRASI: TEMPO/IMAM YUNNI)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Setya Novanto, Politikus Partai Golkar yang kini Jadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dirundung isu negatif pekan ini. Belum lagi kasus catut nama Presiden Jokowi -- terkait pelaporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan DPR -- juga menjadi calo perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia selesai, kini muncul dugaan Setya Novanto terlibat kasus baru. Yaitu, berusaha memakelari pengadaan pesawat amfibi dari Jepang.

Kabar itu muncul setelah The Japan Times, edisi 12 November 2015 menulis Setya Novanto, menuturkan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kalau Indonesia mempertimbangkan pembelian US-2 sebagai sinyal kerja sama pertahanan kedua negara. Ditulis juga dalam artikel itu, wacana pembelian pesawat buatan pabrikan ShinMaywa merupakan  jawaban Indonesia atas kebijakan China di Laut China Selatan.

SIMAK JUGA: Lagi, Beredar Surat Setya Novanto ke Pertamina Soal BBM  

Japan Times, mengutip penjelasan Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, Setya Novanto menjanjikan pembelian pesawat US-2 sebagai tanda kerja sama pertahanan Indonesia-Jepang.

ShinMaywa US-2 merupakan pesawat amfibi yang biasa digunakan untuk keperluan SAR. Angkatan Bersenjata Jepang saat ini merupakan satu-satu pengguna pesawat amfibi tersebut. Belakangan, Angkatan Laut India dikabarkan berminat membeli 15 hingga 18 ShinMaywa US-2 dengan anggaran US$1,65 miliar.

SIMAK:  5 Kasus yang Membelit Setya Novanto

Berita itu jadi gunjingan diplomat Jepang di Jakarta dan Tokyo. Mereka, seperti dituturkan salah satu konselor kepada Tempo, kebingungan kenapa ada seorang legislator, mengurusi soal teknis yang menjadi pekerjaan eksekutif. “Kami juga heran karena tak pernah ada pertemuan resmi membahas soal pesawat,” kata seorang konselor itu, Selasa, 17 November 2015.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, Perdana Menteri Shinzo Abe memang pernah bertemu dengan Setya pada 12 November 2015. Tapi tak ada agenda pembicaraan soal kerjasama pertahanan, apalagi dengan Ketua DPR yang tak mewakili pemerintah. “Jadi kemungkinan itu hanya basa-basi,” kata diplomat senior ini.

SIMAK:  Mobil Jaguar RI-6 Setya Novanto Bikin Heboh DPR  

Penjelasan diplomat ini kian mengukuhkan dugaan ahli hukum Universitas Andalas Saldi Isra bahwa Setya tak paham tugas legislatif dan eksekutif dan mencampuradukkan keduanya. “Negosiasi itu wilayah eksekutif,” kata dia.

Ini sama dengan ketika Setya Novanto beryemu kandidat calon presiden dari Partai Republik Amerika Serikat, Donald Trump. Kedatangan Setya dalam kampanye taipan judi dan properti itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR. Di Amerika, jabatan ini sangat prestisius karena mewakili rakyat dan nomor tiga sebagai jabatan terpenting.

BHD

Baca juga:
Teror Prancis : Inilah 5 Kejadian Baru yang Menegangkan!
Tekan ISIS, Presiden Prancis Kirim Kapal Induk

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

10 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

14 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

19 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.